Pakar Minta Pemerintah-DPR Tak Revisi UU Pilkada Usai Putusan MK, Bisa Dianggap Langgar Konstitusi

Hukum | 21 Agustus 2024, 11:48 WIB

Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, tengah, memimpin sidang gugatan pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Senin, 22 April 2024. Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi Universitas Islam Indonesia (PSHKI) Dian Kus Pratiwi meminta pemerintah dan DPR tidak bermanuver merevisi UU Pilkada 2016 usai terbitnya putusan Mahmakah Konstitusi (MK) yang mUIelonggarkan ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. (Sumber: AP Photo)

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi mengaku bahwa Putusan MK No. 60 akan menjadi salah satu materi bahasan dalam rapat.

“Putusan MK tentu dijadikan perhatian dalam penyusunan RUU,” kata Ahmad Baidowi, Selasa (20/8).

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Gading-Persada

Show All

Sumber : Kompas.id

Pakar Minta Pemerintah-DPR Tak Revisi UU Pilkada Usai Putusan MK, Bisa Dianggap Langgar Konstitusi

TERBARU

Kekerasan terhadap Masyarakat Adat Pulau Rempang Masih Terjadi, Presiden Didesak Bertindak

Kisah Perwira Angkatan Udara Didakwa Sembunyikan Tokoh PKI Njoto: Kepentingan Partai Lebih Utama

Harga Tiket Pestapora 2024, Berikut Cara Beli dan Barang-barang yang Dilarang Dibawa

Daftar Harga Tikot Konser Dewa 19 featuring All Stars 2.0, Berapa Harga Termurah?

Evoria M Bloc Fest 2024, Gelar Event Musik hingga Pameran Mulai 27 September-6 Oktober 2024

Pj Gubernur Sumut Pastikan Persiapan Closing Ceremony PON XXI Dilakukan dengan Baik

Sri Mulyani Janji Akan Jelaskan ke Publik Soal Kebocoran 6 Juta Data NPWP, Termasuk Milik Jokowi

KKB Bakal Bebaskan Sandera Pilot Susi Air, Philip Mark Marthens Dalam Waktu Dekat

Majelis Hakim Vonis Bebas I Nyoman Sukena Pemelihara Landak Jawa

Talang Air 'Venue' Menembak PON Sempat Ambruk, KONI Pusat: Kini Sudah Diperbaiki