Pakar Minta Pemerintah-DPR Tak Revisi UU Pilkada Usai Putusan MK, Bisa Dianggap Langgar Konstitusi

Hukum | 21 Agustus 2024, 11:48 WIB

Hakim Ketua Mahkamah Konstitusi Suhartoyo, tengah, memimpin sidang gugatan pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi di Jakarta, Senin, 22 April 2024. Direktur Pusat Studi Hukum Konstitusi Universitas Islam Indonesia (PSHKI) Dian Kus Pratiwi meminta pemerintah dan DPR tidak bermanuver merevisi UU Pilkada 2016 usai terbitnya putusan Mahmakah Konstitusi (MK) yang mUIelonggarkan ambang batas syarat pencalonan kepala daerah. (Sumber: AP Photo)

Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi mengaku bahwa Putusan MK No. 60 akan menjadi salah satu materi bahasan dalam rapat.

“Putusan MK tentu dijadikan perhatian dalam penyusunan RUU,” kata Ahmad Baidowi, Selasa (20/8).

Penulis : Ikhsan Abdul Hakim Editor : Gading-Persada

Show All

Sumber : Kompas.id

Pakar Minta Pemerintah-DPR Tak Revisi UU Pilkada Usai Putusan MK, Bisa Dianggap Langgar Konstitusi

TERBARU

Program Electric Vehicle Support PLN UID S2JB Raih Penghargaan Dari Dinas Pendidikan Sumsel

Link Live Streaming Persib Vs Borneo FC, Kick Off Jam 19.00 WIB: Perdana Kembali ke GBLA

Konflik Israel-Hizbullah Makin Memanas, 52 Orang Tewas dalam Serangan Udara di Lebanon

Berapa Gaji dan Tunjangan Ketua KPK dan Wakilnya? Berikut Rinciannya

Remaja Australia yang Kritis Akibat Keracunan Miras di Laos Meninggal, Total Korban Jiwa Jadi Enam

Polisi Tangkap 1 DPO Kasus Judi Online Situs W88, Tersangka Manajer Regional Wilayah Indonesia

Satu Warga Inggris Tewas, Total Korban Miras Oplosan di Laos Jadi Lima Orang

ICC Keluarkan Surat Perintah Penangkapan untuk Netanyahu, AS dan Eropa Terbelah

Kapolri Soal Kasus Polisi Tembak Polisi di Solok: Apa Pun Pangkatnya, Tindak Tegas, Tanpa Ragu!

BMKG Imbau Warga Siaga, 33 Wilayah Diprediksi Hujan, Petir, Angin Kencang hingga 28 November 2024