Soal Penangkapan Palti Hutabarat, Pengamat Nilai Polisi Keliru dalam Menerapkan Pasal UU ITE
Hukum | 20 Januari 2024, 13:07 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Pengamat komunikasi politik Henri Subiakto menilai bahwa polisi keliru dalam menerapkan pasal UU ITE terkait penangkapan pegiat media sosial Palti Hutabarat yang kini ditetapkan sebagai tersangka dugaan penyebaran berita bohong.
Pasal yang dipermasalahkan dalam hal ini adalah Pasal 28 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Revisi Kedua UU ITE.
“Penangkapan Palti Hutabarat memakai pasal tersebut jelas keliru. Saya harus mengoreksi kesalahan polisi ini. Bagaimana mungkin Palti dikenakan pasal yang pengertian dan unsurnya tidak memenuhi,” kata Henri dalam keterangan tertulis, Sabtu (20/1/2024).
Baca Juga: Pegiat Medsos Palti Hutabarat Ditangkap Usai Sebar Rekaman Dugaan Forkopimda Dukung Paslon Tertentu
Berikut bunyi Pasal 28 Ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Revisi Kedua UU ITE.
“Setiap Orang dengan sengaja menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diketahuinya memuat pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerusuhan di masyarakat.”
Henri menyoroti diksi kerusuhan dalam pasal tersebut. Ia merujuk pada penjelasan pasal bahwa kerusuhan yang dimaksud adalah kondisi yang mengganggu ketertiban umum di ruang fisik, bukan di ruang digital.
“Pertanyaannya di mana kerusuhan yang timbul gara-gara repost saudara Palti? Ini penting karena merupakan unsur pidana dari pasal baru yang mulai berlaku di UU ITE tahun 2024 yang baru saja ditandatangani Presiden Jokowi,” ucapnya.
Guru Besar Ilmu Komunikasi Universitas Airlangga ini menjelaskan bahwa pada UU ITE lama sebelum direvisi, tidak ada pasal delik materiil yang sanksi hukumannya enam tahun.
Ia menyayangkan penggunaan pertama pada pasal baru di UU ITE yang telah direvisi digunakan secara salah.
Penulis : Fiqih Rahmawati Editor : Desy-Afrianti
Sumber : Kompas TV