KPA Nilai Pemerintah dan DPR Diam-Diam Obral HGU 190 Tahun untuk Pemodal lewat Revisi UU IKN

Tahap pertama adalah pemberian hak (HGU) dengan jangka waktu paling lama 35 tahun. Tahap kedua adalah perpanjangan hak (HGU) paling lama 25 tahun. Tahap ketiga adalah pembaruan hak paling lama 35 tahun.

Baca Juga: Aksi Sigap Paspampres Bawa Senter Demi Jaga Jokowi di IKN

Kemudian, HGU yang diberikan untuk satu siklus pertama dengan jangka waktu maksimal 95 tahun dituangkan dalam keputusan pemberian hak dan dicatat dalam sertifikat HGU.

Selanjutnya, diatur pula perpanjangan dan pembaruan HGU yang diberikan sekaligus setelah 5 tahun HGU digunakan dan/atau dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah.

Dengan kata lain, totalnya menjadi 190 tahun lewat dua siklus.

Sebelumnya, dalam wawancara eksklusif dengan Kompas.com, Kepala Otorita IKN Nusantara Bambang Susantono mengakui kebijakan obral HGU dan HGB itu untuk memberi kepastian bagi pemodal mengenai jangka waktu investasi yang akan mereka lakukan.

Dalam hal ini, Bambang juga menyebutkan, Indonesia mesti bersaing dengan negara-negara lain untuk memperebutkan investor yang hendak mengucurkan modalnya.

"Kita harus mampu menempatkan diri di antara persaingan itu di mana kita menjadi tempat menarik untuk investasi," kata Bambang, Selasa, 28 Maret 2023.

Ia berharap, buah dari investasi yang diperoleh Indonesia kelak tidak hanya dalam bentuk uang, tetapi juga multiplier effect atau efek berganda yang akan muncul.

Dengan efek berganda tersebut, Bambang mengeklaim, ekonomi Indonesia kelak akan terdistribusi dengan merata atau Indonesia-sentris sebagaimana visi Presiden Joko Widodo.

Bambang meyakini ketentuan soal HGU hingga 190 tahun tersebut tidak bakal disalahgunakan karena akan terus dievaluasi dalam periode tertentu.

Di Senayan, Komisi II DPR RI sepakat membawa revisi UU IKN untuk disahkan menjadi UU.

Pengambilan keputusan ini dilakukan dalam Rapat Kerja antara Komisi II DPR RI dengan DPD RI, Kementerian Keuangan, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian ATR/BPN, dan Kepala Otorita IKN di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/9/2023) lalu.

 

Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Kompas.com