> >

Baliho Capres Ganjar Pranowo yang Dicopot Ternyata Berdiri di Lahan Kodim, TNI: Demi Jaga Netralitas

Hukum | 17 Juli 2023, 12:51 WIB
Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono dalam konferensi pers mengenai kontak tembak TNI dan kelompok separatis teroris (KST) di Nduga, Papua Pegunungan, di Mabes TNI, Jakarta, Minggu (16/4/2023). (Sumber: Tangkapan layar tayangan Breaking News KOMPAS TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Mabes TNI buka suara terkait aksi anggota TNI yang mencopot baliho bakal calon presiden atau Bacapres dari PDI Perjuangan atau PDIP, Ganjar Pranowo.

Diketahui, baliho yang itu sebelumnya terpasang di lahan Markas Kodim 1013/Muara Teweh, Barito Utara, Kalimantan Tengah.

Adapun pencopotan baliho Ganjar Pranowo itu sebelumnya terekam dalam video berdurasi 31 detik dengan narasi ‘arogan oknum TNI ancam relawan copot baliho Ganjar Pranowo’. Video itu kemudian viral di media sosial.

Baca Juga: Jelang Pemilu 2024 KSAD Dudung Abdurachman Ingatkan TNI Harus Netral

Terkait hal itu, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Laksamana Muda Julius Widjojono, mengungkapkan alasan pihaknya mencopot baliho tersebut karena untuk menjaga netralitas TNI.

“Demi menjaga netralitas TNI dalam Pemilu 2024,” kata Julius dalam keterangan tertulisnya yang dikutip pada Senin (17/7/2023).

Julius menjelaskan, dari jauh-jauh hari sebelum tahun politik, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono telah memberikan pengarahan dan penekanan kepada seluruh prajurit untuk berkomitmen agar bersikap netral dalam Pemilu 2024.

Menurut Julius, ada lima poin yang menjadi penekanan dari Panglima TNI kepada seluruh prajurit TNI dan keluarganya pada Pemilu 2024 mendatang.

Pertama, prajurit TNI tidak memihak dan tidak memberi dukungan kepada partai politik manapun beserta pasangan calon yang diusung, serta tidak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis.

Baca Juga: Simak Lagi Beda Gagasan Prabowo, Ganjar dan Anies Baswedan Soal Menata Kota

Kedua, tidak memberikan fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon dan parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye.

Ketiga, keluarga TNI yang memiliki hak pilih atau hak individu selaku warga negara, dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih.

Keempat, tidak memberikan tanggapan atau komentar dan mengunggah apapun terhadap hasil quick count yang dikeluarkan oleh lembaga survei.

Terakhir, menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlihat politik praktis, memihak, dan memberikan dukungan partai politik beserta paslon yang diusung.

Julius menjelaskan pencopotan baliho Ganjar Pranowo itu terjadi pada Sabtu (15/7/2023) sekitar pukul 17.45 WIB.

Baca Juga: Polisi Periksa Pendeta yang Viral Ikut Dalam Saf Salat di Ponpes Al-Zaytun

Awalnya, Komandan Kodim 0103/Muara Teweh Letkol Inf Edi Purwoko mendapat pesan WhatsApp dari Ahmad Gunadi, putra dari Bupati Barito Utara, tentang permohonan izin memasang banner kegiatan festival musik di lahan Kodim 1013/Mtw.

Saat Dandim melihat kiriman foto tersebut, kata Julius, Letkol Edi Purwoko akhirnya menyadari ada kejanggalan dari foto tersebut. Ternyata, ada gambar Ganjar Pranowo di baliho sebelahnya.

Dandim kemudian memperintahkan Pasilog berkoordinasi dengan Satpol PP dan Panwaslu Kabupaten Barito Utara untuk mencopot baliho itu.

Terkait hal itu, Kapuspen TNI menegaskan bahwa menjelang Pemilu 2024, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dalam setiap pengarahan kepada Prajurit TNI selalu menekankan “Netralitas TNI pada Pemilu 2024”.

Salah satu di antaranya yakni tidak memberikan fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada Paslon dan Parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye.

Baca Juga: Panglima TNI Yudo Margono Ungkap Pesawat Asing yang Kerap Langgar Wilayah Udara Indonesia

Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV


TERBARU