> >

PDIP Bantah Isu Kontrak Politik Ganjar Pranowo, Ade Armando Disebut Fitnah dan Rugikan Partai

Politik | 13 Juni 2023, 22:25 WIB
Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, bantah adanya kontrak politik PDIP dengan Ganjar Pranowo, Selasa (13/6/2023) di Kompas Petang, Kompas TV. (Sumber: Tangkapan layar Kompas TV)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) membantah tudingan adanya kontrak politik dengan bakal calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo yang dicuitkan oleh calon anggota legislatif Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Ganjar, Deddy Yevri Hanteru Sitorus, bahkan menyebut pertanyaan Ade di Twitter sebagai fitnah kepada partainya.

"Walaupun kalimatnya pertanyaan, tetap saja pertanyaan itu bentuknya jadi fitnah," kata Deddy di program Kompas Petang, Kompas TV, Selasa (13/6/2023).

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDIP itu juga mengatakan, isu kontrak politik Ganjar itu merugikan partainya.

"Sudah tentu sangat merugikan, karena ini kan bagian dari sekelompok orang yang ingin melakukan framing bahwa Ganjar itu bukan individu yang mandiri, yang independen," ujar Deddy.

Menurut dia, isu tersebut dibuat secara sistematis oleh orang atau kelompok yang tidak menyukai PDIP dan Ganjar Pranowo.

"Ini kan kemudian dikait-kaitkan dengan Ganjar petugas partai, bahwa Ganjar itu lemah, tidak punya nyali," tegasnya.

Baca Juga: Diundang Rapat dengan Presiden Jokowi, Ganjar Pranowo: Selalu Ada Perbincangan Politik kalau Bertemu

Deddy meyakini, orang yang menyebarkan isu tersebut tidak mengenal dan memahami rekam jejak Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Ia menyebut, partainya tak pernah ikut campur terkait pembentukan kabinet.

Ia menambahkan, selama dua periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi), status partainya sama dengan partai lain di dalam kabinet. 

Bahkan, kata dia, posisi menteri di dalam kabinet pemerintahan Jokowi yang berasal dari PDIP tak menguntungkan partainya secara elektoral maupun kemudahan akses terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Dua periode Pak Jokowi menjadi presiden, status PDI Perjuangan sama dengan partai-partai yang lain, boleh dilihat, posisi menteri di dalam kabinet yang diambil Ibu Mega, PDIP, itu bukan portofolio yang bikin kaya partai," kata Deddy.

"Sebut saja Menpan-RB, Menkumham, Menteri Pemberdayan Wanita, ini kan bukan porsi-porsi yang akan menguntungkan PDIP secara elektoral maupun dari sisi akses kepada APBN," imbuhnya.

Ia pun mempertanyakan isu kontrak politik yang muncul saat Ganjar akan maju sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang.

"Sudah dibuktikan dari zaman Ibu Mega, zaman Pak Jokowi, itu tidak ada. Jadi kenapa tiba-tiba isu ini muncul di Ganjar?" ucapnya.

Baca Juga: Mahfud MD: Kondisi Ruang Digital Jelang Pilpres 2024 Adem Ayem, Tak Sepanas Pemilu 2019

Ia menyimpulkan, ada pihak yang takut dan sengaja untuk membangun narasi bahwa Ganjar hanya boneka partai.

"Ini kan berarti ada orang yang takut, yang ingin mem-framing bahwa Pak Ganjar ini ya akan menjadi boneka atau nggak punya keberanian," pungkasnya.

Sebelumnya, cuitan Ade di media sosial Twitter menarik atensi publik karena meminta klarifikasi terkait adanya kabar bahwa Ganjar menandatangani kontrak politik dengan PDIP terkait penentuan menteri-menteri di dalam kabinetnya jika terpilih menjadi presiden.

"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dgn PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang2 yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah2an salah," tulis Ade melalui Twitternya, Minggu (11/6/2023) pagi.

Ganjar pun menepis isu tersebut dan meyebut bahwa penentuan menteri-menteri di dalam kabinet pemerintah ditentukan oleh presiden yang memiliki hak prerogatif.

"Tentunya ya ditentukan oleh presiden, wong prerogratif kok," kata Ganjar kepada wartawan, Selasa (13/6/2023).

Usai mendengar jawaban Ganjar tersebut, Ade pun kembali menulis cuitan yang berisi pujian dan dukungan terhadap Gubernur Jawa Tengah itu.

"Ganjar Pranowo sudah mengklarifikasi bahwa kalau nanti dia jadi Presiden, yang akan menentukan siapa anggota kabinetnya ya dia sendiri. Bukan partai!  Itu hak prerogatif Presiden, katanya. Keren! Jadi semangat lagi mendukung Ganjar Pranowo!" tulisnya pada Selasa (13/6/2023) pagi.
 

Penulis : Nadia Intan Fajarlie Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV


TERBARU