Hasil Survei Litbang Kompas: Pemberian Bansos Membuat Budaya Gotong Royong Melemah

JAKARTA, KOMPAS TV - Hasil survei Litbang Kompas menunjukkan pemberian bantuan sosial (bansos) yang meningkat membuat budaya gotong royong di masyarakat melemah. Hal ini terpantau dari survei Litbang Kompas yang diselenggarakan secara peridodik pada Mei 2023. 

Dikutip dari Kompas.id, Senin (22/5/2023), survei periodik Kompas periode Mei 2023 memperlihatkan apresiasi yang tinggi terhadap kinerja pemerintah Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin di bidang kesejahteraan sosial.

Baca Juga: Sri Mulyani Ungkap Pemerintah Daerah Manipulasi Data Bansos: Timses Masuk Daftar Penerima

Apresiasi tersebut bahkan tertinggi dibanding kinerja bidang politik keamanan yang pada beberapa survei sebelumnya selalu teratas, juga bidang penegakan hukum dan ekonomi.

Namun kepuasan yang tinggi tersebut masih meninggalkan catatan

Sebagian besar responden (78 persen) menyatakan puas atas kinerja pemerintah dalam menyejahterakan rakyatnya. Kepuasan publik dirasakan merata di seluruh wilayah, baik di Jawa maupun Luar Jawa.

Tren positif kepuasan publik terhadap kinerja bidang kesejahteraan sosial ini terpotret sejak survei periode Juni 2022. 

Kepuasan publik terhadap kerja pemerintah ini terus meningkat dari 73,4 persen (Juni 2022) menjadi 74 persen (Oktober 2022), kemudian naik 3,3 persen menjadi 77,3 persen (Januari 2023), dan mencapai 78 persen pada survei terbaru Mei 2023.

Namun kepuasan yang tinggi tersebut masih meninggalkan catatan, mengingat ada tiga indikator yang derajat kepuasannya justru menurun, yaitu dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mengembangkan budaya gotong royong.

"Meningkatnya apresiasi publik pada kinerja bidang kesejahteraan sosial terutama didorong oleh kenaikan yang sangat signifikan dari kepuasan terhadap kerja pemerintah dalam mengatasi kemiskinan," demikian paparann hasil survei Litbang Kompas.

 

Sebagai salah satu dari lima indikator pengukur kesejahteraan sosial, enam dari sepuluh responden menyatakan kepuasannya, meski persentase kepuasannya masih paling rendah di antara indikator lainnya. 

Kepuasan yang sama tinggi (rata-rata 78,4 persen) diungkapkan oleh responden dari semua status sosial ekonomi, dari bawah hingga atas.

Derajat kepuasan publik tersebut bahkan meningkat 9,5 persen dibanding survei sebelumnya pada Januari 2023. 

Bila dilihat naik turunnya kepuasan mengatasi kemiskinan ini selama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, kepuasan pada survei kali ini tercatat mencapai angka tertinggi (59,1 persen).

Baca Juga: Sohibul Iman: Anggota Legislatif Jangan Hanya Bisa Bagi-Bagi Bansos

Meski di atas kertas data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase penduduk miskin justru meningkat dari 9,54 persen pada Maret 2022 menjadi 9,57 persen September 2022, tetapi sudah lebih baik dibanding kondisi pada puncak Pandemi Covid-19.

Artinya, kepuasan publik yang terus meningkat terhadap upaya-upaya pemerintah mengatasi kemiskinan ini menjadi asa angka kemiskinan secara nasional akan kembali turun.

Tak dapat dimungkiri, keberhasilan pemerintah mengatasi kemiskinan tak lepas dari upaya pemberian berbagai program perlindungan sosial (perlinsos) yang masih terus berjalan. 

Sejak pandemi Covid-19 melanda, pemerintah memberikan penebalan bantuan sosial (bansos) sebagai bantalan untuk menjaga daya beli masyarakat dari dampak pandemi yang sangat berat.

Memberikan bantuan langsung untuk kesejahteraan masyarakat ini juga salah satu indikator yang mendapat apresiasi positif publik. 

Sebanyak 68,9 persen publik puas dengan berbagai upaya pemerintah memberikan perlindungan sosial.

Derajat kepuasan pada aspek ini juga meningkat 6,2 persen dibanding survei Januari 2023 dan terpotret trennya positif dalam tiga survei periodik terakhir.

Sebelum survei periode Mei, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) membagikan bantuan sosial selama bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri 2023 untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu melalui tiga program utama.

Program itu mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kemudian 18,8 juta KPM Bantuan Pangan non-Tunai (BPNT), dan 96,8 juta penerima Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JK).

Survei periodik ini melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan pada 29 April-10 Mei 2023. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia. 

Baca Juga: Harga Telur Capai Rp32.000 di Jakarta dan Rp46.000 di Maluku, Bansos Pangan Kapan Cair?

Menggunakan metode ini, pada tingkat kepercayaan 95 persen, margin of error penelitian lebih kurang 2,83 persen dalam konsisi penarikan sampel acak sederhana. Meskipun demikian, kesalahan di luar pemilihan sampel dimungkinkan terjadi. Survei dibiayai sepenuhnya oleh Harian Kompas.
 

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas.id