Hasil Survei Litbang Kompas: Pemberian Bansos Membuat Budaya Gotong Royong Melemah
Politik | 22 Mei 2023, 08:24 WIBDerajat kepuasan publik tersebut bahkan meningkat 9,5 persen dibanding survei sebelumnya pada Januari 2023.
Bila dilihat naik turunnya kepuasan mengatasi kemiskinan ini selama periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, kepuasan pada survei kali ini tercatat mencapai angka tertinggi (59,1 persen).
Baca Juga: Sohibul Iman: Anggota Legislatif Jangan Hanya Bisa Bagi-Bagi Bansos
Meski di atas kertas data terakhir Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan persentase penduduk miskin justru meningkat dari 9,54 persen pada Maret 2022 menjadi 9,57 persen September 2022, tetapi sudah lebih baik dibanding kondisi pada puncak Pandemi Covid-19.
Artinya, kepuasan publik yang terus meningkat terhadap upaya-upaya pemerintah mengatasi kemiskinan ini menjadi asa angka kemiskinan secara nasional akan kembali turun.
Tak dapat dimungkiri, keberhasilan pemerintah mengatasi kemiskinan tak lepas dari upaya pemberian berbagai program perlindungan sosial (perlinsos) yang masih terus berjalan.
Sejak pandemi Covid-19 melanda, pemerintah memberikan penebalan bantuan sosial (bansos) sebagai bantalan untuk menjaga daya beli masyarakat dari dampak pandemi yang sangat berat.
Memberikan bantuan langsung untuk kesejahteraan masyarakat ini juga salah satu indikator yang mendapat apresiasi positif publik.
Sebanyak 68,9 persen publik puas dengan berbagai upaya pemerintah memberikan perlindungan sosial.
Derajat kepuasan pada aspek ini juga meningkat 6,2 persen dibanding survei Januari 2023 dan terpotret trennya positif dalam tiga survei periodik terakhir.
Sebelum survei periode Mei, pemerintah melalui Kementerian Sosial (Kemensos) membagikan bantuan sosial selama bulan Ramadan dan jelang Idul Fitri 2023 untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang kurang mampu melalui tiga program utama.
Program itu mencakup Program Keluarga Harapan (PKH) dengan target 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kemudian 18,8 juta KPM Bantuan Pangan non-Tunai (BPNT), dan 96,8 juta penerima Program Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JK).
Survei periodik ini melalui wawancara tatap muka ini diselenggarakan pada 29 April-10 Mei 2023. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.
Baca Juga: Harga Telur Capai Rp32.000 di Jakarta dan Rp46.000 di Maluku, Bansos Pangan Kapan Cair?
Penulis : Fadel Prayoga Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas.id