Pengamat: Kualitas Puan Maharani sebagai Ketua DPR Diuji, Mampukah Batalkan Proyek Gorden Rp48 M?

Ray lebih lanjut menambahkan, perihal pengadaan yang dilakukan oleh DPR memang selalu membuat publik urut dada.

Sebab, selain proyek pengadaannya bernilai fantastis, manfaatnya juga tidak jelas.

“Alasan yang dipakai sekedarnya, tapi efek dana dari pengadaan itu bukan main besarnya. Selain fantastis, argumen seadanya juga biasanya bersifat tertutup,” kata Ray.

“Publik baru diberi tahu setelah masuk di ujung tender. Itu pun sepenggal info. Itulah yang terjadi pada pengadaan gorden ini. Harganya selangit, tapi kualifikasi, jenis, bahan, dan kuantitasnya tidak ada yang tau,” tambah Ray.

Ray menuturkan ketika informasi pengadaan seperti ini muncul, maka mulailah tik-tokkan antara Sekjen, Banggar DPR dan Pimpinan DPR.

Baca Juga: Sekjen Beberkan Anggaran Pengadaan Gorden Rumah Dinas DPR Rp80 Juta per Rumah

“Yang satu menyebut tidak tahu, yang lain merasa tidak memiliki kewenangan, dan tentu ada pihak yang merasa bahwa semua pemangku kewenangan di DPR sudah diberitahu. Nanti, setelah pertanyaan publik meredup, rencana pengadaan akan jalan terus,” ujar Ray.

“Mereka kurang peka dengan kritik publik. Itu riak kecil saja yang akan hilang sesuai dengan waktu berjalan. Sudah umum atau jamak cara-cara seperti ini terjadi. Tak ada perubahan sama sekali,” tambahnya.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV