Sri Mulyani: Utang Pemerintah untuk Menyelamatkan Masyarakat, Ekonomi, dan Sosial

JAKARTA, KOMPAS.TV- Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah berhutang untuk menyelamatkan masyarakat.

Pernyataan itu disampaikan Sri Mulyani Indrawati dalam CNBC Economic Outlook 2022 di Jakarta sebagaimana dikutip Antara, Selasa (22/3/2022).

“Walaupun kita defisit, drop, kita masih bisa berutang tapi itu untuk menyelamatkan masyarakat, ekonomi dan sosial,” kata Sri Mulyani.

Sri mengungkapkan, APBN sedang tidak sehat. Padahal APBN merupakan instrumen untuk mencapai tujuan negara yakni menciptakan masyarakat yang adil, Makmur, dan aman sedang tidak sehat.

Baca Juga: Jokowi Yakin Indonesia Bisa Mengakselerasi Pertumbuhan Perekonomian Lebih Baik Tahun 2022

Hal itu disebabkan penerimaan negara yang drop hingga 18 persen seiring aktivitas dunia usaha dan perekonomian terhenti akibat pembatasan mobilitas.

Tak hanya itu, Sri Mulyani menuturkan pemerintah harus menopang kebutuhan masyarakat yang mengalami ancaman kesehatan hingga terkena PHK melalui belanja negara.

Sejumlah alasan tersebut lah, lanjut Sri Mulyani, yang melatarbelakangi pemerintah untuk melebarkan defisit dari yang tadinya maksimal 3 persen dari PDB menjadi diperbolehkan di atas 3 persen seiring adanya UU Nomor 2 Tahun 2020.

“Makanya kita mengatakan defisit kita bisa di atas 3 persen dan ini masih di bawah 60 persen total dari utang negara yang diperbolehkan UU keuangan negara,” ujar Sri Mulyani.

Baca Juga: Jokowi: Perang Rusia-Ukraina Membuat Pusing Semua Negara

Sri Mulyani lebih lanjut merinci hasil dari utang yang didapat Indonesia antara lain berupa kapasitas fasilitas kesehatan termasuk rumah sakit, pembuatan tempat isolasi, penyediaan PCR, APD, ventilator serta vaksin.

Termasuk, dipergunakan untuk membiayai masyarakat yang terkena COVID-19 dan harus rawat inap di rumah sakit.

Untuk alokasi ini, Sri menyampaikan biaya yang ditanggung biayanya pemerintah anggarannya mencapai sekitar Rp220 triliun.

Di samping itu, lanjutnya, pemerintah turut menyediakan bantalan sosial berupa Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan sembako, bantuan langsung tunai, bantuan bagi pelaku UMKM, KUR dan sebagainya.

“Ini tujuannya agar space masyarakat membesar, bantalan makin kuat tapi ada biayanya. Biayanya itu lah APBN, defisitnya naik dari tadinya kita ingin 1,76 persen melonjak jadi 6,1 persen kemudian 2021 sudah turun lagi,” jelasnya.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV