> >

Pelabuhan KCN Marunda Tercemar Debu Batu Bara, Operasional Badan Usaha Diminta DIhentikan

Peristiwa | 17 Maret 2022, 15:53 WIB
Ilustrasi. Sebuah truk membongkar muat batu bara di area pengumpulan Dermaga Batu bara Kertapati milik PT Bukit Asam Tbk di Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (4/1/2022). (Sumber: Antara)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Johny Simanjuntak, meminta Pemprov DKI Jakarta menghentikan sementara operasional Badan Pelabuhan Umum PT. Karya Cipta Nusantara Marunda. 

"Ini harusnya dihentikan dulu operasionalnya," kata Johny melalui telepon, Kamis (17/3/22).

Johny merasa tidak yakin dengan sistem sanksi yang dijatuhkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta saat ini.

Baca Juga: Soal Warga Marunda Kena Debu Batu Bara, Wagub DKI Ancam Cabut Izin PT KCN Jika Tak Selesaikan Sanksi

Menurut dia, Pemprov DKI tidak memiliki keberanian untuk menjatuhkan sanksi yang lebih berat. Padahal, lanjutnya, ini merupakan jenis pencemaran lingkungan hidup yang luar biasa. 

"Makanya saya katakan, Pemprov DKI gagal melindungi warganya karena takut pada sebuah koorporasi sehingga orang kecil semakin terpinggirkan," kata Johny. 

Sebagai informasi, DLH DKI Jakarta sudah menjatuhkan sanksi paksaan sebanyak 32 item kepada PT. KCN atas pencemaran lingkungan hidup akibat debu batu bara di sekitar kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. 

Menurut dia, perlu ada pengawasan untuk memastikan PT. KCN benar-benar menyelesaikan sanksi yang dijatuhkan oleh DLH DKI Jakarta. 

Jika PT. KCN tetap beroperasi sembari menyelesaikan sanksi, abu batu bara di area bongkar muat milik PT. KCN di Pelabuhan Marunda masih tetap menyebabkan pencemaran. 

"Iya, masih, masih. Abu masih beterbangan karena mereka masih jalan terus dengan pola lama," kata dia. 

Penulis : Hasya Nindita Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV


TERBARU