> >

Pemerintah Putuskan Daerah PPKM Level 2 Boleh Gelar PTM 50 Persen

Update corona | 3 Februari 2022, 15:08 WIB
Ilustrasi pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM). Mendikbud Ristek Nadiem Makarim mengizinkan daerah berstatus PPKM level 2 menjalankan PTM 50 persen. (Sumber: Kompastv/Ant)

JAKARTA, KOMPAS.TV - Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengizinkan daerah-daerah berstatus PPKM level 2 menjalankan pembelajaran tatap muka (PTM) 50 persen.

Hal ini termuat dalam Surat Edaran Mendikbudristek Nomor 2 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama (SKB) Empat Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Covid-19. 

Surat itu diteken langsung oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim pada Rabu, 2 Februari 2022. 

“Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50 persen dari kapasitas ruang kelas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 2,” kata Nadiem dalam SE.

SE tersebut juga menegaskan, PTM Terbatas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan PPKM Level 1, Level 3, dan Level 4 tetap mengikuti ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 Menteri.

Begitu juga dengan penghentian sementara PTM Terbatas pada satuan pendidikan tetap mengikuti ketentuan SKB Empat Menteri.

Lebih lanjut, Nadiem menuliskan, orang tua memiliki kewenangan untuk mengizinkan anaknya melakukan PTM terbatas.

“Orang tua/wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM Terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ),” ujarnya.

Baca Juga: Penyebaran Covid-19 Tinggi, Perhimpunan Guru: Jabodetabek Sudah Semestinya Hentikan PTM 100 Persen

Sementara itu, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM Terbatas.

Misalnya dalam memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan, pelaksanaan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan surveilans epidemiologis di satuan pendidikan.

Kemudian melakukan percepatan vaksinasi Covid-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik dan memastikan penghentian sementara PTM Terbatas berdasarkan hasil surveilans epidemiologis sesuai ketentuan dalam Keputusan Bersama 4 Menteri.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Kemendikbdristek Suharti menuturkan aturan tersebut berlaku mulai hari ini, Kamis (3/2). 

“Mulai hari ini, daerah-daerah dengan PPKM level 2 disetujui untuk diberikan diskresi untuk dapat menyesuaikan PTM dengan kapasitas siswa 100 persen menjadi kapasitas siswa 50 persen," kata Suharti dalam keterangan resminya.

Kendati demikian dia menyebut pemda boleh memilih menerapkan PTM 50 persen atau PTM 100 persen disesuaikan dengan situasi pandemi di daerah.

"Penekanan ada pada kata 'dapat'. Artinya, bagi daerah PPKM level 2 yang siap melaksanakan PTM Terbatas sesuai SKB Empat Menteri dan tingkat penyebaran Covid-19-nya terkendali, sekolah-sekolah pada daerah tersebut tetap dapat melaksanakan PTM Terbatas dengan kapasitas siswa 100 persen,” jelasnya.

Adapun keputusan ini dilakukan dengan adanya pertimbangan bahwa saat ini terjadi lonjakan kasus Covid-19 di beberapa daerah. Bahkan, peningkatan lonjakan kasus terjadi dari Jawa, Bali hingga luar Jawa.

Baca Juga: Soal Penghentian PTM 100 Persen, Anies: Era PPKM Berbeda dengan PSBB

Penulis : Isnaya Helmi Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV


TERBARU