Pimpinan MPR dan Sri Mulyani Sepakat Bertemu, Bamsoet: Agar Tak Terjadi Salah Paham

JAKARTA, KOMPAS.TV - Pimpinan MPR RI sepakat bertemu melalui forum resmi dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

Pertemuan ini akan membahas berbagai hal, khususnya untuk meningkatkan sinergi antara kedua lembaga.

Adapun pertemuan tersebut digelar usai pimpinan MPR mengungkapkan kekecewaan atas kinerja Menkeu.

Ketua MPR Bambang Soesatyo atau yang akrab disapa Bamsoet ini mengungkapkan menghargai kesediaan Sri Mulyani untuk berdiskusi tentang banyak hal dengan pihaknya. 

"Mengingat berbagai polemik yang terjadi belakangan ini antara Kementerian Keuangan dengan MPR RI, bukanlah terkait masalah anggaran melainkan lebih kepada masalah komunikasi dan koordinasi terkait tugas-tugas kelembagaan," kata Bamsoet berdasarkan keterangan tertulis, Jumat (3/12/2021). 

Bamsoet berharap pertemuan itu nantinya membuat ke depannya tidak terjadi kesalahpahaman antara MPR RI dengan Kementerian Keuangan.

"Agar ke depannya tidak terjadi kesalahpahaman, dan demi terciptanya hubungan saling menghormati, kita sepakat untuk saling bertemu," imbuhnya.

Dia kemudian menegaskan MPR RI akan selalu mendukung berbagai kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan dalam mengelola keuangan negara.

Adapun khususnya, lanjut dia, dalam meningkatkan pendapatan negara dari berbagai sektor, sekaligus mendukung pemerintah dalam memulihkan perekonomian nasional 2022.

Baca Juga: Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad: Teman-Teman Merasa Ibu Sri Mulyani Itu Tidak Anggap MPR, Beliau Acuh

"Di saat pemerintah mengantisipasi dampak pandemi Covid-19 dari sisi kesehatan dan ekonomi, MPR RI memperkuatnya dengan mengantisipasi dampak pandemi dari sisi ideologi, yakni dengan menggencarkan vaksinasi ideologi melalui Sosialisasi Empat Pilar MPR RI," jelasnya. 

Ia berpandangan bahwa pandemi Covid-19 juga mengakibatkan pandemi moral berupa terpinggirkannya nilai-nilai luhur, kearifan lokal, dan jati diri bangsa. Dampak kerusakan dari terpinggirkannya nilai-nilai moral bisa jauh lebih dahsyat.

Bamsoet menilai dalam perkembangannya, implementasi empat pilar dan konstitusi di sektor perekonomian merupakan salah satu masalah yang perlu mendapat perhatian.

"Perlunya pemahaman kebangsaan di sektor perekonomian, khususnya terhadap ancaman neoliberalisme dalam perekonomian Indonesia saat ini penting. Mengingat bukan sekadar mitos melainkan sudah dirasakan sangat nyata," ungkapnya. 

Seperti diberitakan sebelumnya, Bamsoet sempat mengungkapkan rasa kekecewaanya terhadap Sri Mulyani karena dinilai tidak bisa bekerja untuk saling menghargai antar lembaga negara.

Sebab, menurutnya, yang bersangkutan tidak pernah menghadiri undangan rapat dari MPR RI untuk membahas anggaran. 

"Beberapa kali diundang oleh Pimpinan MPR, Sri Mulyani tidak pernah datang. Dua hari sebelum diundang rapat, dia selalu membatalkan datang. Ini menunjukkan bahwa Sri Mulyani tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negara," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Rabu (1/12). 

Sementara itu, Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad juga sempat meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kinerja Sri Mulyani sebagai Menkeu.

Baca Juga: Pimpinan MPR Kesal dengan Sri Mulyani, Bamsoet: Diundang Rapat Tak Pernah Datang, Tak Menghargai

Ia mengaku tak habis pikir dengan jalan pikiran seorang Sri Mulyani yang setiap tahunnya memutuskan untuk memotong anggaran di MPR, padahal kini jumlah pimpinan bertambah dibanding dengan periode sebelumnya.

"Kami di MPR ini kan pimpinannya 10 orang, dulu cuma empat orang, kemudian 10 orang. Anggaran di MPR ini malah turun, turun terus," ujar Fadel.

Di sisi lain, Sri Mulyani juga telah memberikan penjelasan terkait kritik para pimpinan MPR ihwal kinerjanya tersebut. 

Soal kritik yang disampaikan Bamsoet, bendahara negara ini menjelaskan bahwa dirinya bukan tidak menghargai MPR sebagai lembaga tinggi negera, tapi jadwal rapat yang diberikan selalu berbenturan dengan jadwal rapat dengan Presiden Jokowi dan DPR. 

Sementara perihal pemotongan anggaran, kata dia, untuk menangani meledaknya kasus Covid-19 gelombang kedua, yaitu sejak Juli 2021 akibat penyebaran varian Delta, pemerintah membutuhkan banyak biaya.

Seluruh anggaran kementerian dan lembaga harus dilakukan refocusing sebanyak empat kali. Tujuannya untuk membantu penanganan Covid-19. Seperti mengeklaim biaya pasien yang melonjak sangat tinggi, akselerasi vaksinasi hingga pelaksanaan PPKM di berbagai daerah.

"Anggaran juga difokuskan membantu rakyat miskin dengan meningkatkan bansos, membantu subsidi upah para pekerja dan membantu UMKM akibat mereka tidak dapat bekerja dengan penerapan PPKM level 4," ujar Sri Mulyani.

Sementara terkait anggaran untuk pimpinan MPR dan kegiatan, dia menekankan tetap didukung sesuai mekanisme APBN.

Baca Juga: Menkeu Sri Mulyani Jawab Kritik Bamsoet soal Tidak Pernah Hadir Rapat dengan MPR

 

Penulis : Isnaya Helmi Editor : Gading-Persada

Sumber : Kompas TV