Jokowi Minta Kapolri Copot Kapolda yang Tidak Bisa Lakukan Dua Hal Ini

BALI, KOMPAS.TV - Presiden Jokowi meminta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk tidak segan-segan mencopot Kapolda yang tidak bisa melakukan dua hal ini.

Hal tersebut disampaikan Jokowi pada acara Pengarahan kepada Kepala Kesatuan Wilayah Tahun 2021 di Kabupaten Badung, Bali, Jumat (3/12/2021).

Pertama, Jokowi meminta Kapolri mencopot Kapolda yang tidak bisa mengendalikan kasus Covid-19 di daerahnya. Meski demikian, kata Jokowi, sejauh ini kasus corona di Indonesia berangsur turun.

"Karena takut dicopot kalau tidak bisa mengendalikan di provinsinya, di kotanya, di kabupatennya, saya sudah titip kepada Kapolri, hati-hati Kapoldamu kalau kira-kira ini naik terus, saya besok akan perintah untuk ganti, ternyata turun, turun, turun, turun, artinya semua takut dicopot," kata Jokowi dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi mengungkapkan, kasus harian Covid-19 pernah mencapai 56.000 dan kini turun drastis menjadi 311 per hari. 

Kedua, Jokowi meminta Kapolri mencopot Kapolda yang tidak bisa mengawal investasi.

Jokowi meminta jajaran Polri mengawal dan menjaga dengan benar segala hal terkait investasi yang menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi.

Dia meminta Polri mengawal dan mendampingi apabila ada gangguan yang terjadi dalam proses investasi di setiap wilayah.

Baca Juga: Kapolri: Kami Sepakat dengan Panglima TNI Ambil Langkah Tegas terhadap Bentrok TNI-Polri!

"Jadi kalau ada yang ganggu-ganggu di daerah urusan investasi, kawal dan dampingi, agar investasi bisa betul-betul direalisasikan," katanya.

Dia meminta kepada Kapolri memperingatkan hingga mengganti Kapolda yang tidak bisa mengawal investasi.

"Saya sudah titip juga ke Kapolri, Kapolda yang tidak bisa menjaga, diperingatkan. Kalau memang sulit tidak bisa mengawal, tidak bisa menyelesaikan yang berkaitan dengan agenda besar negara kita ya maaf, saya memang enggak bisa ngomong keras, tapi enggak bisa dia, ganti," katanya menegaskan.

Jokowi menambahkan bahwa dirinya juga telah meminta Kapolri memantau seluruh Kapolda di Indonesia untuk betul-betul menjaga investasi, baik yang sudah ada, yang baru berproses, maupun yang baru datang.

Jokowi mengatakan kunci pertumbuhan ekonomi nasional ada di investasi, bukan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menurutnya, motor penggerak dari pertumbuhan ekonomi adalah investasi. 

Baca Juga: Begini Tanggapan Kapolri Saat Masyarakat Serang Institusi Polri Dengan #PercumaLaporPolisi

"Tahun ini target Rp900 triliun, tahun 2022 targetnya Rp1.200 triliun. Saya hanya ingin titip jajaran Polri dari pusat sampai ke daerah kawal dan jaga betul yang namanya investasi." 

"Supaya tahu, APBN itu hanya mempengaruhi kurang lebih 18 sampai 15 persen dari pertumbuhan ekonomi yang kita miliki. Jangan keliru. Artinya, 85 persen perputaran uang, pertumbuhan ekonomi ada di swasta dan BUMN," ujarnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyampaikan, saat ini investasi tidak hanya di Pulau Jawa saja, melainkan juga di luar Pulau Jawa.

Sejak 2021, investasi di Pulau Jawa sebesar 48 persen, sementara di luar Jawa sebanyak 51,7 persen. "Artinya pergeseran ini bagus. Dulu lebih dari 60 persen di Jawa," tutur Jokowi.

Penulis : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV