> >

Politikus PKS Jawab Luhut: Jangan Asbun soal Varian Delta Plus, Jangan-jangan Hanya Bisnis PCR

Update corona | 10 November 2021, 14:36 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta restu kepada Presiden Jokowi untuk menjadi Ketua Umum PB PASI. (Sumber: KOMPAS.COM)

Karena itu, Mulyanto mendesak kepada pemerintah agar konsisten menerapkan kebijakan berbasis riset (reserach based policy).

Dengan begitu, berbagai program penanggulangan Covid-19 ini dapat berjalan secara efektif dan efisien.  

"Jangan sampai menghamburkan sumber daya bangsa untuk hal yang tidak perlu, atau malah hanya sekedar memberi cuan pada pengusaha nakal," ujarnya.

Baca Juga: Ini Penjelasan Luhut dan Bos Indika soal Bisnis PCR PT GSI

Seperti diketahui, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya mengatakan varian AY.4.2 atau virus corona Delta Plus, 15 persen lebih ganas daripada varian Delta.

Oleh karena itu, Luhut meminta masyarakat berhati-hati terhadap potensi paparan varian baru tersebut.

"Kita lihat varian Delta AY.4.2 ini juga 15 persen lebih ganas daripada varian sekarang (varian Delta)," ujar Luhut, dalam konferensi pers melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (8/11/2021).

"Kalau nanti kita atau saudara atau keluarganya kena lagi atau dia sendiri kena, ya silakan leha-leha, tetapi saya tidak mau."

Baca Juga: Luhut Sebut Jokowi Titip Pesan Khusus soal PPKM: Belajar dari Lonjakan Kasus di Eropa

Menurut Luhut, pemerintah akan menyesuaikan kebijakan untuk mengantisipasi potensi masuknya varian Delta Plus ke Indonesia. Sebab, varian ini telah terdeteksi di Malaysia.

"Saya tetap tegas mengatakan kita akan menyesuaikan dengan antisipasi perilaku pencegahan Covid-19," kata Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali itu.

Lebih lanjut, Luhut mengingatkan kepada publik agar jangan berpikir pemerintah tidak konsisten dalam penanganan Covid-19.

Luhut pun menuturkan, untuk mengantisipasi varian Delta Plus, bukan tidak mungkin pemerintah akan menerapkan kebijakan karantina selama 7 hari bagi pelaku perjalanan internasional.

Baca Juga: Luhut: Tren Kasus Covid-19 Naik di 43 Daerah, Termasuk Jakarta

"Jadi bukan tidak mungkin nanti kalau orang datang dari luar, kita bisa lakukan mungkin karantinanya naik jadi 7 hari. Ini juga tidak tertutup kemungkinannya," ujar Luhut.

Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas tv/Tribunnews.com


TERBARU