Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai APBN, PKS: Pemerintah Tak Konsisten

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengkritik kebijakan pemerintah yang akan membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan dana yang berasal dari APBN. Hal itu menunjukkan inkonsistensi pemerintah dalam melaksanakan kebijakan. 

Seperti diketahui, Presiden Jokowi melalui laman Sekretaris Kabinet pada 15 September 2015 pernah berjanji bahwa kereta cepat yang bekerjasama dengan China tersebut tidak akan menggunakan APBN. 

Presiden Jokowi berjanji akan menyerahkan kepada BUMN agar dapat menggunakan skema business to business.

Baca Juga: Polemik Kereta Cepat Jakarta-Bandung, KSP Sebut Tak Ingin Ulangi Proyek Besar Jadi Mangkrak

Namun, janji tersebut seperti dibantah sendiri oleh Pemerintah dikarenakan Presiden Jokowi telah mengeluarkan Perpres No. 93 Tahun 2021 yang di dalamnya mengizinkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung untuk didanai APBN. 

"Keputusan menggunakan dana APBN untuk membiayai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kembali menunjukkan inkonsistensi pemerintah yang berpeluang besar merusak kredibilitas proyek-proyek BUMN," kata Mardani kepada wartawan, Rabu (13/10/2021). 

Ia menyebut, seharusnya pemerintah dari awal tak sesumbar, proyek tersebut tidak akan menggunakan dana APBN.

"Tidak hati2 dalam pelaksanaan hingga merusak lingkungan, perencanaan yang kurang matang dan perhitungan biaya yang kurang komprehensif patut diduga menjadi penyebab pembengkakan biaya," ujarnya.

Menurut dia, jika tidak dipertimbangkan dengan benar, berpotensi menyebabkan kerugian jangka panjang. Proyek ini pun tak pernah luput dari masalah sejak diterapkan pada akhir 2015. 

"Imbas dari studi kelayakan yang terburu-buru serta tidak memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) secara menyeluruh," ujarnya. 

Menurut dia, Covid-19, krisis yang tidak pernah dihadapi sebelumnya oleh negara manapun menuntut pemerintah untuk memastikan uang negara bisa dipakai semaksimal mungkin dalam mengatasi krisis kesehatan serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan. 

Baca Juga: Enggak Mempan Dibor, Terowongan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diledakkan

"Kita sama-sama tahu kondisi keuangan negara tengah menemui ujian besar. Besar sekali defisit anggaran untuk penanganan Covid-19 selama dua tahun terakhir. Salah dalam mengelola besarnya risiko fiskal, dapat menjadi malapetaka yang mengerikan di masa mendatang," kata dia.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah berjalan sekitar 80 persen. Sehingga proyek itu menjadi agenda penting karena masuk program strategis nasional. 

“Kita tidak boleh mengulangi cara-cara lama untuk meninggalkan program atau proyek-proyek  sebesar ini menjadi mangkrak. Karena uang yang digunakan ini adalah uang rakyat. Ini adalah hasil pajak dan PNBP,” ujarnya dalam program Sapa Indonesia KompasTV, Rabu (13/10/2021).

Baca Juga: Wakil Ketua MPR Minta BPK Audit Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Mengenai protes terhadap rencana penyertaan modal memakai dana APBN, Ali mengatakan hal itu sudah dijelaskan dalam Perpres no.93 tahun 2021.

“Jadi perpres itu, gambaran sikap dan pikiran presiden untuk bagaimana penanganan kereta cepat adalah langkah terakhir,” katanya. Artinya, kata dia, Jokowi sudah berupaya tidak menggunakan APBN, namun situasi tidak memungkinkan.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV