Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Pakai APBN, PKS: Pemerintah Tak Konsisten

Menurut dia, Covid-19, krisis yang tidak pernah dihadapi sebelumnya oleh negara manapun menuntut pemerintah untuk memastikan uang negara bisa dipakai semaksimal mungkin dalam mengatasi krisis kesehatan serta dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan. 

Baca Juga: Enggak Mempan Dibor, Terowongan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Diledakkan

"Kita sama-sama tahu kondisi keuangan negara tengah menemui ujian besar. Besar sekali defisit anggaran untuk penanganan Covid-19 selama dua tahun terakhir. Salah dalam mengelola besarnya risiko fiskal, dapat menjadi malapetaka yang mengerikan di masa mendatang," kata dia.

Sebelumnya, Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengatakan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung sudah berjalan sekitar 80 persen. Sehingga proyek itu menjadi agenda penting karena masuk program strategis nasional. 

“Kita tidak boleh mengulangi cara-cara lama untuk meninggalkan program atau proyek-proyek  sebesar ini menjadi mangkrak. Karena uang yang digunakan ini adalah uang rakyat. Ini adalah hasil pajak dan PNBP,” ujarnya dalam program Sapa Indonesia KompasTV, Rabu (13/10/2021).

Baca Juga: Wakil Ketua MPR Minta BPK Audit Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Mengenai protes terhadap rencana penyertaan modal memakai dana APBN, Ali mengatakan hal itu sudah dijelaskan dalam Perpres no.93 tahun 2021.

“Jadi perpres itu, gambaran sikap dan pikiran presiden untuk bagaimana penanganan kereta cepat adalah langkah terakhir,” katanya. Artinya, kata dia, Jokowi sudah berupaya tidak menggunakan APBN, namun situasi tidak memungkinkan.

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV