Sinyal Umrah Dibuka Lagi untuk Jemaah Indonesia, Ini Bayangan Ketentuan Pelaksanaannya

Eko mengungkapkan, umrah di Arab Saudi sudah dilaksanakan. Tercatat 10 negara yang diizinkan pemerintah kerajaan Saudi untuk menjalankan umrah dan haji di tanah suci.

Kata Eko, salah satu persyaratan yang paling dasar agar negara lain bisa masuk Arab Saudi adalah keterangan vaksinnya bisa dibaca oleh otoritas Arab Saudi. "Jadi itu yang penting untuk kita siapkan," kata dia.

Eko mengungkapkan, bahwa aplikasi PeduliLindungi punya Indonesia sejauh ini belum bisa dibaca oleh otoritas Arab Saudi. Jadi, butuh semacam internalisasi link antara kerajaan Arab Saudi dan Indonesia. "Ini yang masih dibahas antara Kemeterian Kesehatan Arab Saudi dengan Indonesia," katanya.

Internalisasi link PeduliLindungi dengan aplikasi punya Arab Saudi diperlukan agar keterangan vaksin jamaah umrah dari Tanah Air bisa terbaca di otoritas Arab Saudi.

"Karena tanpa itu, ya, susah jamaah Indonesia masuk tanah suci," terang Eko.

Baca Juga: Pemerintah Belum Bisa Memastikan Waktu Pemberangkatan Jamaah Umrah

Selain yang diugkapkan Eko, KOMPAS.TV juga menghimpun beberapa syarat dan ketentuan dalam melakukan perjalanan ke Arab saudi, yakni: usia 18-60 tahun, tidak memiliki penyakit penyerta atau komorbid.

Calon jamaah juga harus membuat membuat surat pernyataan tidak menuntut pihak lain atas risiko yang timbul akibat Covid-19, dan bukti bebas Covid-19 dibuktikan melalui PCR atau swab test RS terverifikasi.

Dan paling penting, calon jemaah umrah dan haji harus sudah vaksin dosis dua. Juga penting diketahui, Arab Saudi sejauh ini hanya menerima jemaah dari luar negerei dengan vaksin Moderna, Pfizer, AstraZeneca dan Johnson & Johnson. Kalaupun di luar dari 4 jenis vaksin itu, maka jamaah wajib melakukan vaksin ketiga atau booster.

Sementara itu, pada nota diplomatik juga disebutkan bahwa pihak Indonesia dan Arab Saudi dalam tahap akhir pembahasan mengenai pertukaran link teknis yang akan menjelaskan informasi para pengunjung berkaitan dengan vaksin dan akan memfasilitasi proses masuknya jemaah. 

"Nota diplomatik juga menyebutkan mempertimbangkan untuk menetapkan masa periode karantina selama 5 hari bagi para jamaah umrah yang tidak memenuhi standar kesehatan yang dipersyaratkan," terang Retno dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (9/10/2021).

Penulis : Hedi Basri Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas TV