Keterbukaan Gaji DPR Berujung Kritik Kinerja Legislasi, PDIP: Kita Sudah Obesitas Regulasi

Lucius pun menilai bahwa keterbukaan Krisdayanti seharusnya menjadi contoh bagi Anggota DPR lainnya perihal gaji dan tunjangan.

Kendati demikian, Lucius menyayangkan gaji, tunjangan, hingga dan kegiatan yang diterima anggota DPR belum seimbang dengan kinerja yang memuaskan.

Baca Juga: PDIP Menilai Ada Terminologi yang Keliru saat Krisdayanti Sampaikan soal Gaji Dewan

Berdasarkan catatan Formappi untuk tahun kedua kerja DPR periode 2019-2024, tercatat baru 4 rancangan undang-undang (RUU) yang berhasil diselesaikan menjadi undang-undang.

Padahal, jika mengacu pada program legislasi nasional 2019- 2024, masih ada 246 RUU yang harus diselesaikan.

“Tentu saja jumlah itu (RUU yang diselesaikan) sangat sedikit dan tak bisa menunjukan besarnya tunjangan yang diterima anggota DPR. Tunjangan sebesar itu, faktanya tidak berdampak pada sumbangsih kinerja anggota DPR yang memuaskan,” kata Lucius.

Penulis : Ninuk Cucu Suwanti Editor : Fadhilah

Sumber : Kompas TV