Partai Koalisi Jokowi Bertemu Bahas Tata Negara, Singgung Amandemen UUD Periode Jabatan Presiden?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Presiden Jokowi membahas evaluasi tata negara dalam pertemuan dengan para ketua umum dan sekretaris jenderal dari 7 partai koalisi pemerintah pada Rabu (25/8/2021) sore. Bagaimana dengan wacana amandemen UUD 1945?

Menteri Komunikasi dan Informatika sekaligus Sekjen Partai Nasdem, Johnny G Plate mengatakan, rapat itu memang membahas tata negara.

Ia menyebut, Jokowi ingin ada evaluasi aturan tata kelola pemerintahan baik pusat maupun daerah. Evaluasi itu terkait penanganan pandemi Covid-19.

Baca Juga: 5 Isi Rapat Tertutup Presiden Jokowi dengan Pimpinan Partai Koalisi, Apa Saja?

“Dibutuhkan suatu evaluasi menyeluruh agar Indonesia, tata kelola pemerintahan pusat, otonomi daerah, dan sistem pemerintahan kita sekarang itu dapat memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat,” ujar Johnny dalam konferensi pers, Rabu (25/8/2021).

Johnny mengatakan, Presiden Jokowi menilai otonomi daerah dan aturan undang-undang saat ini menyulitkan pengambilan keputusan cepat di masa darurat.

Jokowi, kata Johnny, ingin evaluasi ini dapat membuat otonomi daerah dapat berjalan dengan efektif dalam pengambilan keputusan secara cepat.

“Setelah 23 tahun otonomi daerah diterapkan, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh agar kita mempunyai desentralisasi kekuasaan yang lebih efektif dan cocok dalam pengambilan keputusan yang cepat, khususnya pada situasi-situasi kedaruratan,” ucap Johnny.

Meski begitu, Johnny menyatakan rapat koalisi pemerintah itu tak membahas amandemen UUD 1945 terkait perubahan masa jabatan presiden yang santer jadi pembicaraan.

“Tadi tidak dibicarakan terkait dengan UUD 1945, tapi dibicarakan tentang lima topik yang saat ini menjadi fokus pemerintah Presiden Joko Widodo,” kata Johnny.

Penulis : Ahmad Zuhad Editor : Vyara-Lestari

Sumber : Kompas TV