Geram Soal Suap Perizinan Usaha, Jokowi: Jika Ada yang Tidak Bersih, Lapor Saya!
Hukum | 10 Agustus 2021, 09:47 WIB"Saya juga yakinkan pelaku usaha, para investor dalam dan luar negeri, para pelaku UMKM, maupun pelaku usaha besar agar memanfaatkan layanan yang super mudah ini sebaik-baiknya agar dapat meningkatkan volume investasi dan membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang upaya peningkatan investasi dan penerimaan negara serta penguatan kelembagaan.
Baca Juga: Peringati Tahun Baru Islam, Jokowi: Hindari Siar Kebencian
Penandatanganan MoU dilakukan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dan Menkeu Sri Mulyani di sela peluncuran Online Single Submission (OSS) berbasis risiko oleh Presiden Jokowi di Jakarta, Senin (9/8/2021).
Selain soal upaya peningkatan investasi, MoU tersebut juga berkaitan dengan penguatan kelembagaan Kementerian Investasi/BKPM. Dengan demikian, menurut Sri Mulyani, kemampuan pelayanan dan sistem yang dibangun juga akan meningkat.
"Dari seluruh kewenangan untuk investasi, kita sudah delegasikan kepada Pak Bahlil sehingga dalam hal ini, seluruh kemampuan dalam membuat keputusan terhadap investasi, langsung dalam satu atap atau satu sistem," katanya.
Sri Mulyani berharap, sentralisasi kewenangan itu juga akan memberikan kepastian sehingga bisa menarik investasi masuk.
Penulis : Nurul Fitriana Editor : Iman-Firdaus
Sumber : Kompas TV