Ketua DPR ke Pemerintah: Jangan Keluarkan Pernyataan yang Membuat Rakyat Bingung

“Yang di lapangan juga harus penuh persuasi. Jangan sampai yang di atas memicu polemik dan di lapangan tidak simpatik saat melaksanakan tugasnya,” katanya.

Menurut pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga, selama pemberlakuan PPKM darurat pemerintah lebih banyak menggunakan komunikasi koersif.  "Akibatnya, komunikasi yang dikembangkan lebih banyak berisi paksaan, baik berupa sanksi, ancaman, kekhawatiran, atau ketakutan," katanya. 

Komunikasi koersif, kata Jamiluddin,  semakin banyak mengemuka sejak pemerintah memberlakukan PPKM Darurat se Jawa - Bali. Pesan-pesan yang memuat sanksi dan ancaman begitu dominan sehingga masyarakat merasa tidak nyaman dan dirundung ketakutan.

Padahal, dalam berbagai riset menunjukan, pesan-pesan menakutkan (koersif) tidak efektif digunakan kepada khalayak yang mengalami situasi krisis. Khalayak seperti ini dalam jangka panjang sudah hilang rasa takutnya. 

Jadi, kepada khakayak seperti itu diberikan pesan-pesan koersif justeru akan menjadi bumerang. Publik akan melakukan perlawanan demi mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Akibatnya, pesan-pesan koersif yang disampaikan pemerintah mendapat penolakan dari masyarakat. Sebagian masyarakat akhirnya lebih mempercayai pesan-pesan terkait Covid-19 dari teman, keluarga, atau media sosial.

Karena itu, komunikasi publik pemerintah harus diubah dari koersif ke persuasif dengan mengedepankan pendekatan komunikasi bottom up.

"Melalui komunikasi semacam ini, pemerintah lebih mengedepankan kebutuhan rakyatnya daripada kepentingannya," katanya.

Ditambahkan Jamluddin, pendekatan semacam itu dengan sendirinya lebih memanusiawikan masyarakat. Masyarakat akan menjadi lebih nyaman karena kebutuhannya diperhatikan.
 

Penulis : Fadel Prayoga Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV