Catat! Berlaku Mulai Hari Ini, Berikut 5 Poin Utama Aturan Perjalanan Darat saat PPKM Darurat

JAKARTA, KOMPAS.TV - Hari ini, Senin (5/7/2021) atau pada hari ketiga penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali, pelaksanaan aturan perjalanan dengan menggunakan sarana transportasi mulai diberlakukan. Termasuk dalam hal aturan perjalanan darat.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 43 tahun 2021, tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri Dengan Transportasi Darat Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi mengatakan, SE 43 merupakan penjabaran terhadap penerapan PPKM Darurat yang mulai berlaku pada 5 Juli 2021.

Baca Juga: Wali Kota Surabaya Ajak Pelanggar Aturan PPKM Darurat ke Makam Covid-19

"Saat sekarang ini sebaran masyarakat yang terkena Covid 19 beresiko sedang sampai tinggi ada di Jawa-Bali. SE ini lebih fokus untuk melindungi pulau Jawa-Bali," kata budi dalam keterangan resminya, Sabtu (3/7/2021).

Ada beberapa ketentuan baru yang tertuang dalam SE 43 Tahun 2021 untuk pelaku perjalanan menggunakan moda transportasi darat, baik pribadi dan umum.

Berikut ini KompasTV sarikan 5 poin utama aturan perjalanan darat Kemenhub saat PPKM Darurat:'

1. Wajib Menunjukkan Kartu Vaksin

Paling utama dalam SE itu adalah kewajiban menunjukkan kartu vaksin dosis awal.

Kewajiban ini tak hanya  berlaku bagi penumpang angkutan umum, tapi juga pengendara mobil dan sepeda motor pribadi.

Baca Juga: Catat! Mulai 6 Juli 2021, WNA yang Masuk Indonesia Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin dan Karantina 8 Hari

2. Membawa Hasil Negatif Tes Antigen atau PCR 

Dalam SE itu juga disebutkan bahwa pengguna kendaraan pribadi yang melakukan perjalanan jauh juga diwajibkan membawa hasil negatif dari tes PCR atau antigen yang aturan pada SE-nya sebagai berikut.

Pelaku perjalanan jarak jauh dari dan ke Pulau Jawa serta Pulau Bali yang menggunakan moda transportasi darat wajib menunjukkan kartu vaksin pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR atau rapid test antigen, dengan ketentuan:

a) perjalanan jarak jauh merupakan perjalanan dengan jarak minimal perjalanan 250 (dua ratus lima puluh) kilometer atau minimal waktu perjalanan 4 (empat) jam;

b) pelaku perjalanan dengan transportasi darat yang menggunakan kendaraan bermotor perseorangan, sepeda motor, dan kendaraan bermotor umum, wajib menunjukkan kartu vaksin pertama dan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan, atau rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan, sebagai persyaratan melanjutkan perjalanan;

c) khusus pengemudi dan pembantu pengemudi kendaraan logistik, tidak diwajibkan menunjukkan kartu vaksin pertama dan wajib menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 2x24 jam sebelum keberangkatan, atau hasil negatif rapid test antigen yang sampelnya diambil dalam kurun waktu maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. 

Namun bagi pengemudi dan pembantu pengemudi yang belum melaksanakan vaksinasi diarahkan untuk melakukan vaksinasi oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19 apabila tersedia di lokasi simpul transportasi darat.

Budi menegaskan syarat tersebut khusus berlaku bagi perjalan di Pulau Jawa dan Bali. Sementara di luar itu, cukup menunjukkan hasil tes RT-PCR atau antigen.

Baca Juga: Warga Ngotot Ingin Lewati Penyekatan PPKM Darurat di Jakarta

3. Wilayah Aglomerasi Tak Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin dan Hasil Tes

Untuk wilayah aglomerasi layaknya Jabodetabek, maupun perjalanan rutin, tidak wajib menunjukkan kartu vaksin dan hasil tes.

4. Ada Pembatasan Angkut untuk Moda Transportasi Darat

Dalam SE juga disebutkan adanya pembatasan jumlah orang untuk moda transportasi darat. 

"Juga ada pembatasan kapasitas angkut bagi moda transportasi darat. Jadi akhirnya kami memutuskan baik kendaraan bermotor umum, pribadi, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan kapasitasnya adalah 50 persen," ungkap Budi. 

Baca Juga: Nekat Langgar PPKM Darurat? Ingat, Sanksi Pidana Menanti!

5. Kemenhub Bakal Lakukan Random Sampling

Lebih lanjut Budi menyampaikan bahwa Kemenhub bakal melakukan random sampling bagi masyarakat yang melakukan perjalanan di terminal serta beberapa rest area jalan tol yang dikoordinir oleh kepolisian.

"Surat Edaran ini mulai berlaku efektif pada 5 Juli 2021 sampai 20 Juli 2021 mendatang, dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan maupun perkembangan terakhir di lapangan," ujar Budi.

Penulis : Gading Persada Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV