Belum Diketuk, Pemerintah dan DPR Masih Terbuka Terima Masukan Soal RKUHP

JAKARTA, KOMPAS.TV - Revisi  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) hingga kini masih menerima masukan  dari berbagai elemen masyarakat juga akademisi.

"Saat ini belum pembahasan, maka Pemerintah dan DPR bersifat terbuka menerima masukan-masukan dari berbagai elemen masyarakat," kata Anggota Komisi III Arsul Sani, dilansir Kompas.com, Jumat (25/6/2021).

Menurut Arsul, masukan-masukan terkait RKUHP merupakan bukti keterbukaan pemerintah dan DPR sebelum mengesahkan undang-undang.

Adapun masukan-masukan itu salah satunya telah diterima melalui Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) lewat sosialisasi yang sudah diadakan di 12 kota.

Baca Juga: Wamenkumham Sebut RKUHP Paling Lambat Disahkan Desember 2021

Selain itu juga, DPR melalui fraksi-fraksi juga sudah mulai menerima masukan terkait RKUHP.  Biasanya, masukan-masukan itu  beragam dan tentu berbeda satu sama lainnya.

Arsul meminta jangan kemudian merasa bahwa pandangannya itu yang paling benar.

"Karena baik DPR maupun  pemerintah itu seringkali mendapat masukan serta pandangan berbeda. Jadi jangan kemudian ada yang merasa pandangannya itu satu-satunya yang paling benar," pinta dia.

Diberitakan KOMPAS TV sebelumnya, draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru belum dipublikasikan ke publik.

Baca Juga: Wamenkumham Eddy Hiariej: Draf RKUHP Terbaru Belum Dipublikasikan ke Publik Karena Alasan Politik

Penulis : Nurul Fitriana Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV