Politikus DPR Serentak Tolak Pajak Sembako dan Pendidikan: Kebijakan Aneh dan Membabi Buta

Baca Juga: Staf Menkeu: PPN Pendidikan Bukan untuk Lembaga Formal tapi Buat Lembaga Komersial

"Rakyat butuh pangan yang bagus agar kualitas kehidupan mereka juga baik," kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, yang dikutip pada Minggu (13/6/2021). 

Sementara terkait PPN sektor pendidikan (pajak sekolah), dia menegaskan kebijakan tersebut akan memengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Mengingat pendidikan itu menunjukkan kualitas SDM sebuah negara.

Misbakhun juga mempertanyakan sikap nasionalisme Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

"Apakah Bu SMI (Sri Mulyani Indrawati) lelah mencintai negeri ini? Beliau tidak boleh lelah mencintai negara ini dengan cara membuat kebijakan yang terkoneksi pada tujuan kita bernegara di konstitusi," ujar Misbakhun.

Penolakan juga datang dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai fraksi oposisi. Melalui Ketua  Bidang Ekonomi dan Keuangan Anis Byarwati,  dia menyebut kebijakan pajak terhadap sembako dan pendidikan itu aneh. 

“Terus terang saya merasa aneh dengan kebijakan pemerintah ini, ketika ekonomi sedang berjuang tertati-tatih untuk bangkit dan pulih, tetapi malah dihantam dengan rencana menaikkan PPN,” katanya. 

Anggota Komisi XI DPR ini heran dengan wacana pemerintah tersebut di tengah daya beli masyarakat yang tengah tertekan karena pandemi. Dia pun mempertanyakan keberpihakan pemerintah.

“Menaikkan tarif PPN dalam kondisi daya beli masyarakat yang tertekan akibat pandemi dan krisis ekonomi bukanlah merupakan kebijakan yang tepat. Kenaikan PPN dampak kontraksinya bisa ke segala lapisan masyarakat, khususnya masyarakat menengah bawah. Patut dipertanyakan bukti keberpihakan pemerintah terhadap rakyat,” ucapnya.

Sementara Hendrawan Supratikno dari Fraksi PDIP, fraksi pendukung utama pemerintah, senada dengan fraksi lain. Dia menyebut kebijakan itu harus dipikirkan secara jernih dan  matang. 

"Meski tidak melanggar undang-undang, menaikkan PPN akan memukul daya beli masyarakat. Sektor konsumsi yang dalam kondisi resesi harus dibangkitkan, justru direm lajunya. Karena PPN merupakan kategori pajak tidak langsung (indirect taxes), maka beban masyarakat bawah sama besar dengan masyarakat berpendapatan tinggi,"kata anggota Komisi XI ini.

Baginya, dalam situasi berat seperti saat ini pemerintah harus rasional dan jangan membabi buta. "Dalam situasi berat seperti sekarang, segenap pihak, khususnya pengambil kebijakan, harus tetap berpikir jernih dan rasional. Tidak boleh panik atau membabi buta," katanya.

Penulis : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV