Tolak PPN Sembako dan Sekolah, Anggota Komisi XI DPR: Apakah Sri Mulyani Lelah Mencintai Indonesia?

JAKARTA, KOMPAS.TV - Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menolak keras rencana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk sembako dan pendidikan. 

Misbakhun menyebut jika beras dijadikan objek pajak dan dikenakan PPN, maka akan sangat berpengaruh pada kualitas pangan rakyat.

"Rakyat butuh pangan yang bagus agar kualitas kehidupan mereka juga baik," kata Misbakhun dalam keterangan tertulisnya, yang dikutip pada Minggu (13/6/2021). 

Sementara terkait PPN sektor pendidikan (pajak sekolah), dia menegaskan kebijakan tersebut akan memengaruhi kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia. Mengingat pendidikan itu menunjukkan kualitas SDM sebuah negara.

"Kalau pendidikan sampai dijadikan objek pajak dan dikenakan tarif PPN, kualitasnya akan terpengaruh," tegas dia.

Baca Juga: Polemik Pajak Pendidikan dan Sembako, Cuit Ditjen Pajak: Tetap Mengedepankan Asas Keadilan

Sebab itu, Misbakhun menganggap isi Rancangan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP) yang memuat rencana PPN terhadap sektor pendidikan dan pangan, justru membuktikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati gagal membuat kebijakan yang merujuk pada amanat konstitusi.

Pasalnya, menurutnya, konstitusi mengamanatkan berbagai sektor yang harus dijaga dengan semangat gotong royong.

"Apakah Bu SMI (Sri Mulyani Indrawati) lelah mencintai negeri ini? Beliau tidak boleh lelah mencintai negara ini dengan cara membuat kebijakan yang terkoneksi pada tujuan kita bernegara di konstitusi," ujar Misbakhun.

Misbakhun menilai sebagai figur yang telah mendapatkan berbagai penghargaan internasional, seharusnya Menkeu RI ini memiliki ide berkelas global tentang cara menaikkan tax ratio dan penerimaan pajak tanpa harus menerapkan PPN pada sembako dan pendidikan.

Penulis : Isnaya Helmi Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV