Politikus PDIP Kecewa Karena Prabowo Pilih Rapat dengan Jokowi daripada DPR

JAKARTA, KOMPAS.TV- Rapat kerja Komisi I DPR yang sejatinya dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ternyata hanya dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Herindra. Hal itu membuat anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon kecewa. 

"Alasannya karena ada ratas (rapat terbatas) dengan Presiden. Mau ratas apa kek namanya. Heran juga rapat terbatas," ujar Effendi, Senin (31/5/2021).

Menurut Effendi, bukan hanya rapat dengan presiden Jokowi yang penting, dengan DPR juga sama pentingnya. "Emang Presiden Nggak Bisa Dibilangin? Bilang, Pak Izin rapat," tambah Effendi.

Effendi pun meminta agar hal ini menjadi perhatian. Sebab sudah setahun Komisi I tidak pernah rapat kerja yang dihadiri langsung oleh Prabowo. "Apa kita harus panggil paksa? DPR bisa panggil paksa," ujarnya.

Baca Juga: Hari Ini, Anggota Komisi I Undang Prabowo Bahas Polemik Anggaran Alutsista Rp1.760 T

Sebelumnya, Komisi I DPR sudah mengagendakan rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan dengan agenda  mempertanyakan rencana anggaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebesar Rp1.760 Triliun yang menjadi polemik di tengah masyarakat.

"Jam 10.00 hari ini, siap. Kita akan rapat. Sebab saya juga belum tahu ini (soal rencana anggaran alutsista, red)," kata politikus Partai Golkar Bobby Adithyo Rizaldi  dalam wawancara Sapa Indonesia Sapi di KOMPAS TV, Senin (31/5/2021).

Menurut Bobby, pembahasan ini akan memperjelas rencana anggaran alutsista dalam rentang 2020-2044, namun harus dieksekusi hingga 2024 alias hanya 2,5 tahun. "Kalau bisa (dieksekusi) bagus," tambahnya.

Bobby mengatakan, selama 10 tahun (dari 1998-2008) pinjaman alutsista Indonesia turun drastis. Sementara sebagian alutsista belum bisa diproduksi di Indonesia seperti bahan baku impor dan belum ada efisiensi sementara sektor swasta belum optimal.  

Sebelumnya,  Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai nyaris seluruh alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki Indonesia sudah tua bahkan banyak yang merupakan hibah negara asing.

Karena itu, pengadaan alutsista sebesar Rp1.760 Triliun belum bisa dikatakan ada kerugian negara karena baru sebatas rencana anggaran.

   

Baca Juga: Prabowo Subianto Minta Kader Partai Gerindra Sabar Soal Pilpres 2024

"Karena itu kan baru konsep perencanaan awal, belum masuk pada tahap pembelian/pengadaan.  Kerugian negara bagaimana, anggarannya saja kan masih dihitung. Bahkan mendapat persetujuan pun belum," tegasnya. 

Ia menambahkan, bila Menkeu menyetujui rencana pengadaan alutsista ini walau tak sepenuhnya tentu akan sangat mengakselerasi modernisasi alut sista  TNI secara signifikan dan memiliki effeck deterent yang tinggi.

"Tentu kita semua berharap dalam pengadaan nanti tetap memperhatikan  akuntabilitas dan sesuai  dengan kebutuhan user ( pemakai ) dalam hal ini TNI," tandasnya. 

Sebelumnya pengamat pertahanan sekaligus akademisi Connie Rahakundini mempertanyakan rencana Menhan Prabowo Subianto soal pembelian alutsista dengan anggaran  ribuan triliun  itu. 

Hasil penelusurannya hingga ke kantor TMI (Teknologi Militer Indonesia) mengungkapkan ketidakyakinannya pekerjaan besar pengadaan alutsista bernilai ribuan triliun. 

Hal paling mendasar dari temuan Connie ini adalah seluruh rencana pengadaan harus cair pada 2024 namun beban utangnya baru berakhir 2044. 

"DPR khususnya Komisi 1 yang membidangi Pertahanan harusnya bersikap. Dan, seperti biasanya, untuk urusan kredit ekspor harusnya atas sepengetahuan dan persetujuan Bappenas," katanya.

 

Penulis : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV