> >

Politikus PDIP Kecewa Karena Prabowo Pilih Rapat dengan Jokowi daripada DPR

Peristiwa | 1 Juni 2021, 05:00 WIB
KSAD Jenderal Andika Perkasa menyambut kedatangan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Markas Besar TNI Angkatan Darat atau Mabesad. (Sumber: Youtube/TNI AD)

JAKARTA, KOMPAS.TV- Rapat kerja Komisi I DPR yang sejatinya dihadiri Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, ternyata hanya dihadiri Wakil Menteri Pertahanan Herindra. Hal itu membuat anggota Komisi I dari Fraksi PDIP Effendi Simbolon kecewa. 

"Alasannya karena ada ratas (rapat terbatas) dengan Presiden. Mau ratas apa kek namanya. Heran juga rapat terbatas," ujar Effendi, Senin (31/5/2021).

Menurut Effendi, bukan hanya rapat dengan presiden Jokowi yang penting, dengan DPR juga sama pentingnya. "Emang Presiden Nggak Bisa Dibilangin? Bilang, Pak Izin rapat," tambah Effendi.

Effendi pun meminta agar hal ini menjadi perhatian. Sebab sudah setahun Komisi I tidak pernah rapat kerja yang dihadiri langsung oleh Prabowo. "Apa kita harus panggil paksa? DPR bisa panggil paksa," ujarnya.

Baca Juga: Hari Ini, Anggota Komisi I Undang Prabowo Bahas Polemik Anggaran Alutsista Rp1.760 T

Sebelumnya, Komisi I DPR sudah mengagendakan rapat kerja dengan Kementerian Pertahanan dengan agenda  mempertanyakan rencana anggaran alat utama sistem persenjataan (alutsista) sebesar Rp1.760 Triliun yang menjadi polemik di tengah masyarakat.

"Jam 10.00 hari ini, siap. Kita akan rapat. Sebab saya juga belum tahu ini (soal rencana anggaran alutsista, red)," kata politikus Partai Golkar Bobby Adithyo Rizaldi  dalam wawancara Sapa Indonesia Sapi di KOMPAS TV, Senin (31/5/2021).

Menurut Bobby, pembahasan ini akan memperjelas rencana anggaran alutsista dalam rentang 2020-2044, namun harus dieksekusi hingga 2024 alias hanya 2,5 tahun. "Kalau bisa (dieksekusi) bagus," tambahnya.


Bobby mengatakan, selama 10 tahun (dari 1998-2008) pinjaman alutsista Indonesia turun drastis. Sementara sebagian alutsista belum bisa diproduksi di Indonesia seperti bahan baku impor dan belum ada efisiensi sementara sektor swasta belum optimal.  

Sebelumnya,  Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (purn) TB Hasanuddin menilai nyaris seluruh alat utama sistem persenjataan (alutsista) yang dimiliki Indonesia sudah tua bahkan banyak yang merupakan hibah negara asing.

Penulis : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV


TERBARU