> >

Agung Firman Sampurna, Tugas Berat Ketua PBSI juga Pemeriksa Keuangan Negara

Sosok | 19 Maret 2021, 05:35 WIB
Ketua BPK Agung Firman Sampurna memberikan keterangan pers usai menyerahkan LHP LKPP tahun 2019 di Istana Negara, Senin (20/7). (Sumber: Kontan/Abdul Basith)

JAKARTA, KOMPAS. TV- Agung Firman Sampurna, adalah yang paling dicari saat atlet bulu tangkis Indonesia dipaksa mundur dari ajang All England 2021 di Birmingham, Inggris, Kamis (18/3/2021). Sebab,  Agung adalah Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia (PBSI) yang harus memberikan penjelasan terkait insiden yang membuat marah masyarakat Indonesia itu.


Dan tak lama setelah kasus itu ramai diberitakan, lelaki kelahiran Madiun, Jawa Timur pada  19 November 1971 itu pun langsung memberikan penjelasan. 

"Kami tidak akan berhenti memperjuangkan kehormatan kita dalam ajang internasional. Jujur saya sangat kecewa, kami sudah melakukan persiapan maksimal, di saat yang sama menjalankan protokol kesehatan ketat. Ditambah lagi kami sudah melakukan dua kali vaksin," kata Agung dalam konferensi pers  di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) Jakarta, Kamis, (18/3/2021).

 

Baca Juga: Ketum PBSI: Kita Tidak Berhenti Perjuangkan Kehormatan Indonesia


Menurut Agung, dipaksa mundurnya atlet bulu tangkis Indonesia seperti upaya penjegalan. "Memang salah satu jalan untuk membuat Indonesia tidak bisa bertanding, karena kita memang permain yang sangat berbahaya, dan kandidat juara 1 yang paling kuat, yang sudah mengalahkan Inggris. Jadi ini hal-hal yang sudah barangkali teman-teman penting untuk ketahui, inilah situasinya, fakta-faktanya,” tambah Agung, yang terpilih menjadi Ketua PP PBSI 2020-20214 secara aklamasi itu. Saat menyampaikan pernyataan Agung tak bisa menyembunyikan kekecewaanya bahkan dengan nada bicara yang kadang agak meninggi.

 

Padahal, sebagai Ketua BPK Agung lebih banyak berbicara dengan nada tenang. Doktor  Program Studi Administrasi dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia (2011) ini, diangkat sebagai Ketua BPK secara  musyawarah-mufakat pada Senin, 21 Oktober 2019.

Menjadi Ketua PP PBSI dan Ketua BPK jelas membutuhkan perhatian dan kerja sangat keras. Kedua bidang tersebut sama-sama menghadapi tugas tidak ringan. 

Meski  terpilih dengan mudah secara aklamasi sebagai Ketua PBSI, Agung harus segera mempersiapkan berbagai event besar. Setelah dari All England,  Olimpiade Tokyo 23 Juli-8 Agustus 2021 sudah siap menanti. 

Baca Juga: PBSI: Yang Kami Rasakan Seolah-olah Seperti Pasien Suspect Covid-19

Setidaknya, bila urusan di All England dan Olimpiade kelar, maka kepengurusan Agung akan mendapatkan simpatik luas masyarakat.

Apalagi putera politikus Golkar Kahar Muzakir ini pernah sesumbar bertekad mengawinkan Piala Thomas dan Uber seperti pada 1994 dan 1996 silam. "Kami punya ambisi besar di PBSI. Kami di sini meliputi pengurus kota, provinsi, klub, pemain, pelatih dan yang lainnya. Kami di PBSI ingin Indonesia mendapatkan supremasi di dalam olahraga bulutangkis," katanya.

"Kami ingin prestasi puncak yang sempat dimiliki pada 1994 dan 1996 kembali diraih. Mudah-mudahan kalau kita semua bekerja keras itu semua bisa kembali diraih," janjinya.

Begitu pula dalam posisinya sebagai Ketua BPK yang tak kalah menguras tenaga dan pikiran. Menurut Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) tugas berat pertama yang harus dihadapi oleh kelima anggota BPK terpilih yakni terkait citra lembaga tersebut.

Baca Juga: Terkait Kasus Suap Proyek SPAM di Kementerian PUPR, Ketua BPK Diperiksa Penyidik KPK

Misalnya, salah satu mantan anggota BPK periode 2014-2019 Rizal Djalil ditetapkan sebagai tersangka terkait suap dalam kasus SPAM oleh KPK. Penetapan tersangka itu bersamaan dengan momen pemilihan anggota baru BPK periode 2019-2024 di Gedung DPR. Rizal Djalil

Tugas berat yang kedua adalah konflik kepentingan. Seperti diketahui,  4 dari 5 anggota BPK 2019-2024 berasal dari partai politik. BPK diyakini akan sulit lepas dari potensi konflik kepentingan dalam bekerja.


 

Penulis : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV


TERBARU