Reaksi Jokowi Saat Tahu Moeldoko Kudeta AHY di Demokrat, Mahfud MD: Kaget, Tapi Happy-Happy Saja Tuh

Menanggapi pertanyaan Mahfud, Moeldoko menjawab bahwa keterlibatannya dalam kudeta di Partai Demokrat adalah urusan pribadinya.

Selain itu, alasan lainnya Moeldoko tidak memberi tahu presiden karena ketika itu tidak ditanya.

"Saya tanya Pak Moeldoko enggak cerita ke Pak Presiden kalau bapak ikut (KLB di Deli Serdang). (Moeldoko menjawab) 'itu kan urusan saya dan saya tidak ditanya', dan semuanya kaget waktu itu," ucap Mahfud.

Baca Juga: Temui Mahfud MD hingga Jimly Asshiddiqie, AHY Gencar Lakukan Safari Politik Demi Lawan Kudeta

Mahfud sendiri mengaku juga tidak tahu atas keterlibatan Moeldoko dalam upaya kudeta AHY dari kepemimpinan Partai Demokrat.

Bahkan, ia mengetahui keterlibatan Moeldoko dari surat yang dikirimkan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Jumat (5/3/2021) sore.

Ia pun mengaku kaget dengan gerakan diam-diam Moeldoko dan kubu yang kontra-AHY karena menyelenggarakan KLB di Deli Serdang.

"Baru sorenya ribut orang sudah sampai di Medan semua, saya bilang hebat juga gerakan diam-diamnya tiba-tiba meledak di Medan. Saya juga tahunya sore karena dapat surat dari AHY," tutur Mahfud.

Baca Juga: Momen AHY Temui Mahfud MD Laporkan KLB Demokrat yang Usung Moeldoko

Lebih lanjut, Mahfud mengatakan, Presiden Jokowi pun kaget saat mengetahui orang terdekatnya terlibat dalam KLB Demokrat tandingan. Tetapi, lanjut Mahfud, reaksi Presiden Jokowi terkesan santai saja.

"Kalau saya lihat kesan presiden, happy-happy saja tuh. Dia (Presiden Jokowi) memang kaget betul ketika tahu Pak Moeldoko terlibat (kudeta), tetapi beliau tidak (uring-uringan soal itu)," ujar Mahfud.

"Saya tahu karena saya mengonfirmasi juga ke Pak Moeldoko tadi saya ketemu. Lalu saya konfirmasi ke Pak Pratikno yang juga bilang 'Bapak (Presiden) nggak tahu lho kok tiba-tiba (Moeldoko) ada di sana."

Sementara itu, mengenai sentimen keterlibatan Moeldoko yang bisa menyeret nama presiden, Mahfud enggan menanggapinya.

Baca Juga: Meski Kader, Gubernur Banten Wahidin Halim Ogah Urusi Kisruh Partai Demokrat

Menurutnya, jabatan seseorang di dalam linhkup Istana merupakan hak prerogatif presiden.

Penulis : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV