Roundup: Kudeta Myanmar dan Tuduhan Kudeta Orang Dekat Jokowi di Partai Demokrat

NAYPYDAW, KOMPAS.TV - Militer Myanmar merebut kepemimpinan negara itu pada Senin (1/2/2021). Itu terjadi setelah hubungan militer dengan pemerintahan Aung San Suu Kyi memanas selama berminggu-minggu.

Ini adalah buntut dari ketidakpuasan militer atas aktivitas politik Suu Kyi.

Militer menuduh putri Aung San, pendiri bangsa Myanmar itu dan partainya NLD mencurangi pemilu pada November 2020. Dalam pemilu itu, NLD menang telak.

Namun, militer Myanmar mengklaim menemukan 10 juta praktek kecurangan pemilu dan mendesak panitia pemilu merilis daftar pemilih. Militer Myanmar ingin mengecek sendiri kecurangan itu.

Baca Juga: Ini Panduan Lengkap untuk Memahami Kudeta Myanmar dan Mengapa Aung Sang Suu Kyi Ditahan

Tentara telah menyatakan keadaan darurat nasional dan mengambil alih kekuasaan selama 12 bulan ke depan.

Mantan Jenderal Myint Swe, Wakil Presiden saat ini akan naik menjadi pelaksana tugas presiden hingga tahun depan.

Myawaddy TV milik militer mengumumkan bahwa Myint Swe telah menandatangani keputusan untuk menyerahkan kendali langsung atas “undang-undang, administrasi dan peradilan” kepada Min Aung Hlaing.

Singkatnya, militer mengontrol langsung legislatif, eksekutif dan yudikatif atau seluruh pilar demokrasi Myanmar.

Dalam kudeta ini, Aung San Suu Kyi juga dijadikan tahanan rumah bersama beberapa pejabat pemerintah lainnya.

Baca Juga: Min Aung Hlaing yang Kini Pimpin Myanmar, Ternyata Terlibat Dalam Genosida Muslim Rohingya

Kudeta ini adalah kudeta kesekian kali oleh militer Myanmar. Militer Myanmar sejak lama telah mencengkeram negara ini.

Junta militer telah berkuasa sejak 1962. Meski masyarakat Myanmar berkali-kali melancarkan protes, militer tak juga bergeming.

Tuduhan Kudeta Partai Demokrat

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut ada gerakan politik yang ingin mengambil kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Hal ini disampaikan oleh Agus seusai menggelar rapat internal partai di kantor DPP Partai Demokrat. Menurut Agus gerakan politik ini bekerja secara sistematik.

Agus mengetahui hal itu dari laporan banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat pusat, daerah dan cabang.

Baca Juga: [FULL] Moeldoko Respon AHY: Jangan Dikit-dikit Istana, Jangan Ganggu Jokowi!

"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang; terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu, " kata Agus dalam konferensi pers pada Senin (1/2/2021).

AHY juga mengklaim, ada satu pejabat tinggi negara bukan kader Demokrat yang berperan penting dalam upaya kudeta itu.

"Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," tambahnya.

Agus mengatakan, upaya ini adalah jalan agar orang yang belum diketahui namanya itu dapat maju sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024.

Beberapa pihak menyebut, pejabat itu adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Moeldoko membantah tudingan itu.

Kalau ada istilah kudeta (Partai Demokrat) ya kudeta dari dalam, masa kudeta dari luar," kata Moeldoko.

Baca Juga: Pernyataan Lengkap AHY Soal Gerakan Rebut Paksa Kepemimpinan Demokrat

Moeldoko juga meminta agar persoalan Partai Demokrat itu tidak dikaitkan dengan pihak Istana.

“Jangan dikit-dikit Istana, dalam hal ini, saya mengingatkan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau tidak tahu sama sekali dalam hal ini, isu ini. Ini urusan saya, Moeldoko ini, bukan selaku KSP,” kata Moeldoko.

Penulis : Ahmad-Zuhad

Sumber : Kompas TV