> >

Roundup: Kudeta Myanmar dan Tuduhan Kudeta Orang Dekat Jokowi di Partai Demokrat

Peristiwa | 1 Februari 2021, 22:17 WIB
Pendukung militer Myanmar lakoni demonstrasi terkait tuduhan kecurangan pada pemilihan umum. (Sumber: AP Photo/Thein Zaw)

Tuduhan Kudeta Partai Demokrat

Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). (Sumber: KOMPAS.com / ANDREAS LUKAS ALTOBELI)

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut ada gerakan politik yang ingin mengambil kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa.

Hal ini disampaikan oleh Agus seusai menggelar rapat internal partai di kantor DPP Partai Demokrat. Menurut Agus gerakan politik ini bekerja secara sistematik.

Agus mengetahui hal itu dari laporan banyak pimpinan dan kader Partai Demokrat pusat, daerah dan cabang.

Baca Juga: [FULL] Moeldoko Respon AHY: Jangan Dikit-dikit Istana, Jangan Ganggu Jokowi!

"Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 orang; terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu, " kata Agus dalam konferensi pers pada Senin (1/2/2021).

AHY juga mengklaim, ada satu pejabat tinggi negara bukan kader Demokrat yang berperan penting dalam upaya kudeta itu.

"Sedangkan yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, yang sekali lagi, sedang kami mintakan konfirmasi dan klarifikasi kepada Presiden Joko Widodo," tambahnya.

Agus mengatakan, upaya ini adalah jalan agar orang yang belum diketahui namanya itu dapat maju sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024.

Beberapa pihak menyebut, pejabat itu adalah Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko. Moeldoko membantah tudingan itu.

Kalau ada istilah kudeta (Partai Demokrat) ya kudeta dari dalam, masa kudeta dari luar," kata Moeldoko.

Baca Juga: Pernyataan Lengkap AHY Soal Gerakan Rebut Paksa Kepemimpinan Demokrat

Moeldoko juga meminta agar persoalan Partai Demokrat itu tidak dikaitkan dengan pihak Istana.

“Jangan dikit-dikit Istana, dalam hal ini, saya mengingatkan jangan ganggu Pak Jokowi dalam hal ini. Karena beliau tidak tahu sama sekali dalam hal ini, isu ini. Ini urusan saya, Moeldoko ini, bukan selaku KSP,” kata Moeldoko.

Penulis : Ahmad-Zuhad

Sumber : Kompas TV


TERBARU