Omnibus Law Cipta Kerja Disahkan, Muhammadiyah: Kalau Keberatan, Lakukan Judicial Review ke MK

JAKARTA, KOMPAS.TV - DPR RI telah mengesahkan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU) pada Senin (5/10/2020) lalu.

Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU itu menuai banyak tanggapan dari berbagai kalangan. 

Baca Juga: Terkait Kasus Penghinaan Wapres Ma'ruf Amin, Muhammadiyah: Pelaku Harus Diproses Hukum Agar Jera!

Bahkan gelombang aksi protes dari unsur buruh pun terus bermunculan. 

Baik di Jakarta maupun di berbagai daerah di Indonesia.

Tanpa terkecuali, tanggapan juga datang dari ormas besar Muhammadiyah.

Sekretaris Umum (Sekum) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Abdul Mu`ti mengungkapkan, pihaknya sejak awal telah meminta pihak DPR untuk menunda hal tersebut, bahkan membatalkan pembahasan RUU Omnibus law.

Alasannya, lanjut Abdul Mu`ti, selain karena masih dalam situasi dan kondisi di tengah ancaman Covid-19, juga karena di dalam RUU itu banyak pasal yang kontroversial. 

"RUU (kini UU) tidak mendapatkan tanggapan luas dari masyarakat, padahal seharusnya sesuai UU, setiap RUU harus mendapatkan masukan dari masyarakat," ujar Abdul MU`ti kepada Kompas.tv melalui keterangan tertulisnya, Rabu (7/10/2020).

Namun begitu, Abdul Mu`ti menjelaskan, ketika itu hingga saat ini DPR jalan terus, sampai akhirnya UU Omnibus tetap disahkan.

Penulis : Deni-Muliya

Sumber : Kompas TV