> >

Irjen Napoleon Bonaparte Minta Rp 7 Miliar, Begini Detik-detik Penghapusan Red Notice Djoko Tjandra

Hukum | 30 September 2020, 10:40 WIB
Mantan Kadivhubinter Polri, Irjen Pol Napoleon Bonaparte. (Sumber: KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA)

JAKARTA, KOMPAS TV - Tim Hukum Bareskrim Polri menjawab dalil permohonan praperadilan yang diajukan mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte terkait kasus penghapusan red notice terpidana Djoko Tjandra.

Menurut keterangan Tim hukum Bareskrim Polri, ada permintaan uang sebesar Rp 7 miliar dari Irjen Napoleon Bonaparte kepada Djoko Tjandra lewat orang suruhannya, Tommi Sumardi, untuk keperluan penghapusan red notice.

"Irjen NP tidak mau menerima uang yang disediakan, dan meminta sebesar Rp 7 miliar," kata salah satu anggota tim hukum Bareskrim Polri dalam sidang lanjutan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (29/9/2020).

Baca Juga: Irjen Pol Napoleon Bonaparte Menyatakan Tetap Setia Kepada Polri dan Pimpinannya

Sebelumnya, dalam sidang pada Senin (28/9/2020), Irjen Napoleon Bonaparte dalam permohonannya meminta hakim memerintahkan Polri untuk menghentikan penyidikan perkara, dan mencabut status tersangkanya.

Sebab, Napoleon membantah telah menerima uang 20 ribu dolar AS atau setara Rp 296 juta dari Djoko Tjandra lewat Tommi Sumardi. Napoleon menyebut, Polri tak punya bukti atas tuduhan itu. 

Selain itu, Napoleon malah menyebut penyidik Polri menyita uang tersebut dari tersangka lainnya, yakni Brigjen Prasetijo Utomo, tetapi membebankan pidana terhadapnya.

Menanggapi hal itu, Tim Hukum Polri menyampaikan pembelaannya dan merunut kronologi upaya Napoleon mencabut red notice terpidana Djoko Tjandra.

Baca Juga: Polri: Irjen Napoleon Bonaparte Tidak Ditahan Bukan karena Dia Jenderal Bintang Dua

Tim hukum Bareskrim Polri menyampaikan berdasarkan hasil penyidikan, rencana penghapusan status buronan terhadap Djoko Tjandra sudah dibicarakan sejak Maret 2020.

Bermula ketika Djoko Tjandra menghubungi Tommi Sumardi. Djoko meminta bantuan kepada Tommi untuk mencabut red notice. Dari pembicaraan itu, kemudian terkuak adanya permintaan uang sebesar Rp 15 miliar.

Namun, Djoko Tjandra merasa keberatan. Lalu ada tawar menawar hingga akhirnya Djoko Tjandra setuju di harga Rp 10 miliar. Rencana tersebut berlanjut pada April 2020.

Tommi Sumardi kemudian mendatangi rumah tersangka Brigjen Prasetijo Utomo. Dalam kunjungannya, Tommi Sumardi meminta Prasetijo untuk dikenalkan dengan Napoleon selaku Kadiv Hubinter Mabes Polri.

Baca Juga: Disebut Terima Suap dari Djoko Tjandra, Irjen Napoleon Bonaparte Gugat Bareskrim

Penulis : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV


TERBARU