Presiden Korsel Yoon Suk-Yeol Mulai Ditinggalkan Sekutunya, Menteri Kabinetnya Ingin Mundur Massal
Kompas dunia | 5 Desember 2024, 08:13 WIBWarga Korea Selatan menggelar demo dengan membawa poster bertuliskan “Tahan Yoon Suk Yeol” usai Presiden Yoon Suk Yeol mengumumkan penerapan darurat militer, di Seoul, Korea Selatan, Rabu (4/12/2024). (Sumber: AP Photo/Lee Jin-man)
SEOUL, KOMPAS.TV - Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol mulai ditinggalkan sekutunya usai mengumumkan darurat militer.
Menteri kabinet Korea Selatan telah mengungkapkan keinginan untuk mengundurkan diri massal dari pemerintahan Yoon.
Dilansir dari The Straits Times, Rabu (4/12/2024), keinginan itu berdasarkan sumber yang dekat dengan partai berkuasa seperti dilaporkan Chosun Ilbo.
Baca Juga: Usai Darurat Militer 6 Jam, DPR Korea Selatan Bergerak Makzulkan Presiden
Laporan rencana pengunduran diri besar-besaran itu muncul setelah darurat militer yang diumumkan Yoon, Selasa (3/12/2024), akhirnya dibatalkan setelah parlemen menolaknya.
Perdana Menteri Korsel Han Duck-soo direncanakan bakal bertemu dengan pemimpin partai berkuasa, Partai Kekuatan Rakyat, dan juga pembantu Yoon.
Pemimpin Partai Kekuatan Rakyat, Han Dong-hoon telah menyerukan agar Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun dipecat.
Ia juga meminta agar seluruh kabinet pemerintahan Yoon, segera mengundurkan diri.
Ia juga menyarankan agar Yoon segera ditendang keluar dari partainya.
Namun, para anggota parlemen dari partai berkuasa memiliki berbagai pandangan yang berbeda.
Menurut Yonhap dikutip dari Financial Times, di antara menteri yang akan mundur adalah Menteri Keuangan Choi Sang-mok, dan Menteri Kehakiman Park Sung-jae.
Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun juga telah mengumumkan pengunduran dirinya.
Kim yang disebut berada di belakang keputusan Presiden Yoon memberlakukan darurat militer, mengatakan ia bertanggung jawab atas situasi tersebut.
Pemerintahan Yoon, yang telah lama mengalami tingkat dukungan terendah menjadi lebih dalam keadaan berbahaya setelah pada Rabu, sekitar 190 anggota parlemen dari enam partai oposisi mengajukan mosi untuk memakzulkannya.
Mereka mengatakan bermaksud membahas rancangan undang-undang (RUU) tersebut di parlemen pada Kamis sebelum pemungutan suara pada Jumat (6/12/2024) dan Sabtu (7/12/2024).
Pengumuman Darurat Militer diungkapkan Yoon Suk-yeol setelah mengatakan ia ingin melakukan pembersihan dari simpatisan Korea Utara di pemerintahan, dan menormalisasi negaranya.
Baca Juga: Korea Selatan Darurat Militer! Presiden Sebut Ada Simpatisan Korea Utara di Parlemen
Namun, keputusan Yoon itu dicabut beberapa jam kemudian, setelah ditolak oleh parlemen yang dikontrol pro-oposisi.
Tentara yang dikirim ke gedung parlemen juga ditarik mundur.
Partai oposisi utama, Partai Demokratik, melabeli deklarasi Darurat Militer sebagai aksi pengkhianatan, dan alasan yang tepat untuk memakzulkan presiden.
Penulis : Haryo Jati Editor : Desy-Afrianti
Sumber : The Straits Times/Financial Times