Namun, para anggota parlemen dari partai berkuasa memiliki berbagai pandangan yang berbeda.
Menurut Yonhap dikutip dari Financial Times, di antara menteri yang akan mundur adalah Menteri Keuangan Choi Sang-mok, dan Menteri Kehakiman Park Sung-jae.
Menteri Pertahanan Kim Yong-hyun juga telah mengumumkan pengunduran dirinya.
Kim yang disebut berada di belakang keputusan Presiden Yoon memberlakukan darurat militer, mengatakan ia bertanggung jawab atas situasi tersebut.
Pemerintahan Yoon, yang telah lama mengalami tingkat dukungan terendah menjadi lebih dalam keadaan berbahaya setelah pada Rabu, sekitar 190 anggota parlemen dari enam partai oposisi mengajukan mosi untuk memakzulkannya.
Mereka mengatakan bermaksud membahas rancangan undang-undang (RUU) tersebut di parlemen pada Kamis sebelum pemungutan suara pada Jumat (6/12/2024) dan Sabtu (7/12/2024).
Pengumuman Darurat Militer diungkapkan Yoon Suk-yeol setelah mengatakan ia ingin melakukan pembersihan dari simpatisan Korea Utara di pemerintahan, dan menormalisasi negaranya.
Baca Juga: Korea Selatan Darurat Militer! Presiden Sebut Ada Simpatisan Korea Utara di Parlemen
Namun, keputusan Yoon itu dicabut beberapa jam kemudian, setelah ditolak oleh parlemen yang dikontrol pro-oposisi.
Tentara yang dikirim ke gedung parlemen juga ditarik mundur.
Partai oposisi utama, Partai Demokratik, melabeli deklarasi Darurat Militer sebagai aksi pengkhianatan, dan alasan yang tepat untuk memakzulkan presiden.
Penulis : Haryo Jati
Editor : Desy-Afrianti
Sumber : The Straits Times/Financial Times