Menhan Shigeru Ishiba Akan Jadi Perdana Menteri Baru Jepang, Dilantik Pekan Depan

TOKYO, KOMPAS TV — Mantan Menteri Pertahanan Jepang, Shigeru Ishiba, terpilih untuk memimpin partai yang berkuasa, Partai Demokrat Liberal (LDP), pada pemilihan yang diadakan hari Jumat, 27 September 2024. 

Dengan terpilihnya Ishiba, ia dipastikan akan menjabat sebagai Perdana Menteri Jepang pekan depan setelah pemilihan formal di parlemen. 

Kemenangan Ishiba dalam pemilihan ini memberikan jalan menuju jabatan tertinggi di pemerintahan Jepang, karena koalisi yang dipimpin oleh LDP saat ini mengendalikan kedua kamar di parlemen. 

Ishiba dikenal sebagai ahli dalam kebijakan pertahanan, dan mengusulkan pembentukan aliansi militer versi Asia yang menyerupai NATO serta memperjuangkan keseimbangan dalam aliansi keamanan Jepang-AS. 

Selain itu, Ishiba juga merupakan pendukung kuat demokrasi di Taiwan dan mengajukan usulan pembentukan badan penanggulangan bencana di Jepang, yang dikenal sebagai salah satu negara dengan risiko bencana alam terbesar di dunia.

Dalam pemilihan tersebut, ada sembilan kandidat yang bertarung, termasuk dua kandidat perempuan. 

Namun, tidak ada kandidat yang berhasil meraih mayoritas suara dalam putaran pertama, sehingga dilakukan putaran kedua antara Ishiba dan Menteri Keamanan Ekonomi, Sanae Takaichi. 

Takaichi, seorang konservatif garis keras yang pernah menantang Fumio Kishida dalam pemilihan 2021, bisa saja menjadi perdana menteri perempuan pertama di Jepang jika terpilih.

Baca Juga: 9 Anggota Parlemen Berebut Kursi Perdana Menteri Jepang, Janjikan Perubahan dan Perkuat Pertahanan

Perdana Menteri saat ini, Fumio Kishida, terganggu oleh skandal korupsi yang melibatkan partai, dan LDP berharap dengan terpilihnya pemimpin baru, mereka bisa memulihkan kepercayaan publik menjelang pemilihan umum yang akan datang. 

Pemilihan ini hanya diikuti oleh anggota parlemen LDP dan sekitar satu juta anggota partai yang membayar iuran, yang merupakan 1% dari total pemilih di Jepang.

Sebelumnya, hasil pemilihan sering kali ditentukan oleh pemimpin faksi kuat di dalam partai. 

Namun, setelah skandal korupsi, lima dari enam faksi yang ada mengumumkan pembubaran mereka. Hal ini memunculkan kekhawatiran di kalangan pakar bahwa ketiadaan dukungan faksi bisa membawa Jepang kembali ke era awal 2000-an, di mana sering terjadi pergantian pemimpin yang singkat dan ketidakstabilan politik.

Pergantian pemerintahan sering berdampak buruk pada kemampuan perdana menteri Jepang menetapkan kebijakan jangka panjang atau membangun hubungan diplomatik yang kuat dengan para pemimpin dunia lainnya.

Pada Selasa mendatang, Kishida dan para menteri kabinetnya akan mengundurkan diri. Setelah itu, Ishiba akan secara resmi dipilih dalam pemungutan suara di parlemen dan langsung membentuk kabinet baru pada hari yang sama.

Sementara itu, oposisi utama, yaitu Partai Demokrat Konstitusional Jepang (CDP) yang berhaluan liberal, masih kesulitan mendapatkan momentum meski ada skandal yang melanda LDP. 

Meski begitu, para pengamat politik menilai bahwa Noda Yoshihiko, mantan perdana menteri dan kini pemimpin baru CDP yang berhaluan sentris, sedang mendorong perubahan konservatif di partainya. Perubahan ini bisa memicu pergeseran politik yang lebih besar di Jepang.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Associated Press