Menlu ASEAN Bertemu Menlu AS dan China di Laos saat Laut China Selatan dan Semenanjung Korea Tegang

 

VIENTIANE, KOMPAS TV - Menteri luar negeri negara-negara ASEAN berkumpul pada Sabtu (27/7/2024) di ibu kota Laos dalam pertemuan regional selama tiga hari.

Mereka membahas ketegangan klaim teritorial di Laut China Selatan, peningkatan konflik di Myanmar, dan persaingan regional.

Pertemuan di Vientiane melibatkan mitra-mitra ASEAN, termasuk Amerika Serikat (AS), China, Rusia, Jepang, India, dan Australia. Mereka bertujuan memperkuat hubungan dan membahas isu-isu keamanan serta urusan regional lainnya.

Saat bertemu Menteri Luar Negeri (Menlu) AS Antony Blinken, Menlu RI Retno Marsudi menekankan kemitraan ASEAN dengan Washington harus berkontribusi pada perdamaian global.

Retno juga menegaskan pentingnya menghormati hukum internasional "secara konsisten," baik terkait Ukraina, Laut China Selatan, maupun Gaza.

Dilansir Associated Press, Blinken berharap dapat bekerja sama dengan negara-negara ASEAN dalam menangani isu-isu tersebut, serta kekerasan di Myanmar dan provokasi oleh Korea Utara.

Baca Juga: Rusia-China Dorong Tatanan Dunia Multipolar, Indonesia Tekankan Peran Sentral ASEAN

Blinken juga direncanakan bertemu dengan Menlu China Wang Yi di sela-sela pertemuan. Kedua negara tersebut sedang berusaha memperluas pengaruh mereka di kawasan Asia Tenggara.

Peserta dalam pertemuan tersebut mencakup sekutu dan mitra penting AS, serta dua rival terbesar Washington, yaitu Moskow dan Beijing.

Menlu Rusia Sergey Lavrov juga hadir di Vientiane dan telah berbicara langsung dengan Wang Yi pada Kamis (25/7/2024).

Dalam pertemuan pembukaan, Indonesia menekankan pentingnya ASEAN untuk tidak terjebak dalam persaingan antara China dan AS, dan tidak menjadi antek-antek kekuatan besar.

Anggota ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei semuanya memiliki konflik dengan China terkait klaim kedaulatannya atas hampir seluruh Laut China Selatan.

Banyak yang khawatir konfrontasi langsung di perairan tersebut dapat menyebabkan konflik yang lebih luas. Indonesia juga mengkhawatirkan pelanggaran China di zona ekonomi eksklusifnya.

Baca Juga: Indonesia: ASEAN Tidak Boleh Jadi Proksi atau Kaki Tangan Kekuatan Manapun

Ada perbedaan pendapat dalam ASEAN tentang cara menangani klaim maritim China.

Filipina mengkritik kurangnya dukungan dari blok tersebut, namun dalam kesepakatan yang jarang terjadi, China dan Filipina telah mencapai kesepakatan untuk mengakhiri konfrontasi mereka.

Mereka bertujuan membentuk pengaturan yang dapat diterima bersama untuk wilayah yang disengketakan tanpa menyerahkan klaim teritorial masing-masing.

Menlu Filipina Enrique Manalo mengatakan setelah makan malam pada Jumat (26/7/2024), ia telah melakukan pertemuan bilateral dengan Menlu China.

Dia mengatakan mereka telah sepakat untuk "menghormati kesepakatan sementara dengan usaha yang jelas dan tulus untuk meredakan ketegangan dan mencegah insiden yang dapat meningkatkan ketegangan dalam hubungan kita."

Baca Juga: China dan Filipina Capai Kesepakatan Hentikan Bentrokan di Laut China Selatan yang Bisa Libatkan AS

Pada Sabtu, Filipina mengatakan berhasil melakukan perjalanan ke wilayah yang disengketakan tanpa harus menghadapi pasukan China, perjalanan pertama sejak kesepakatan tersebut dicapai seminggu yang lalu.

Blinken memuji hal tersebut sebagai keberhasilan dalam sambutan pembukaannya pada pertemuan dengan para menteri luar negeri ASEAN, sambil menyebut tindakan masa lalu China terhadap Filipina, sekutu perjanjian AS, sebagai "provokatif dan melanggar hukum."

Sedangkan Wang dalam pertemuannya dengan Manalo mengatakan penempatan sistem rudal jarak menengah AS di Filipina akan menciptakan ketegangan regional dan memicu perlombaan senjata, menurut pernyataan Kementerian Luar Negeri China.

Adapun perang saudara yang semakin intens di Myanmar adalah salah satu isu lain yang mendominasi pembicaraan.

Thailand mengatakan ASEAN memberikan dukungannya untuk pihaknya mengambil peran yang lebih luas sebagai salah satu tetangga terdekat Myanmar.

Nikorndej Balankura, juru bicara Kementerian Luar Negeri Thailand, mengatakan kepada wartawan pada Jumat, mekanisme dialog yang lebih banyak telah diusulkan untuk melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan, terutama negara-negara yang berbagi perbatasan dengan Myanmar.

Namun dia mencatat usulan-usulan tersebut baru saja diajukan kepada Laos, yang saat ini memimpin ASEAN dan bertanggung jawab untuk merekomendasikannya langsung kepada Myanmar untuk mendapatkan persetujuan.

ASEAN telah mendorong “konsensus lima poin” untuk perdamaian, tetapi kepemimpinan militer di Myanmar sejauh ini mengabaikan rencana tersebut, menimbulkan pertanyaan tentang efisiensi dan kredibilitas blok tersebut.

Rencana perdamaian tersebut menyerukan penghentian segera kekerasan di Myanmar, dialog antara semua pihak terkait, mediasi oleh utusan khusus ASEAN, penyediaan bantuan kemanusiaan melalui saluran ASEAN, dan kunjungan ke Myanmar oleh utusan khusus untuk bertemu dengan semua pihak terkait.

 

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Edy-A.-Putra

Sumber : Associated Press