Bagaimana Kebijakan Luar Negeri RI tentang China dan Asia Pasifik di Era Prabowo? Ini Analisis Pakar

HONG KONG, KOMPAS.TV - Setelah hasil hitung cepat tidak resmi menunjukkan kemenangan Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden pada Rabu (14/2/2024), banyak yang bertanya-tanya tentang bagaimana Prabowo mengarahkan kebijakan luar negeri, terutama dalam hubungannya dengan China.

Beberapa analis percaya Prabowo mungkin akan mengambil sikap yang lebih keras terhadap Beijing berdasarkan retorika nasionalis dan latar belakang militer masa lalunya. Analis yang lain mengatakan Prabowo kemungkinan akan mempertahankan pendekatan pragmatis Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang akan mengakhiri masa jabatan pada Oktober mendatang. Jokowi sendiri merupakan tokoh yang mendorong sebagian besar pembangunan infrastruktur Indonesia selama dekade terakhir ini dengan investasi dari China.

Tom Pepinsky, profesor dan direktur Program Asia Tenggara di Universitas Cornell, mengatakan, pertanyaan tentang bagaimana Prabowo akan bermain dengan China dan Amerika Serikat (AS) merupakan hal yang menarik. Namun, ia memprediksi Jakarta akan "tetap tidak berpihak dalam kebijakan luar negeri".

Memang, Prabowo menjanjikan hal tersebut saat mengartikulasikan kebijakan luar negerinya selama kampanye. Pada diskusi bulan November di Centre for Strategic and International Studies CSIS di Jakarta, Prabowo mengatakan kepada audiens Indonesia akan "mempertahankan kebijakan luar negeri independen". Ia mengatakan Indonesia tidak akan bergabung dengan blok militer atau geopolitik mana pun sambil menjaga hubungan baik dengan semua tetangganya.

Nur Rachmat Yuliantoro, kepala departemen hubungan internasional di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, seperti dikutip South China Morning Post, Jumat (16/2/2024), mengatakan Prabowo dapat menggunakan posisi tidak berpihak Indonesia untuk mendapatkan manfaat dari persaingan kepentingan kedua negara superpower tersebut.

"Ia melihat China sebagai aktor utama yang dapat menjadi penyeimbang yang cukup terhadap kekuatan aktor utama lainnya, AS," kata Nur. "Indonesia kemungkinan akan terus mengambil posisi di tengah sambil mencoba memaksimalkan manfaat dari jaminan keamanan yang tersedia."

Baca Juga: Prabowo Diberi Selamat Sejumlah Pemimpin Negara, PM Australia yang Pertama

Pentingnya Uang

Indonesia punya cadangan nikel terbesar di dunia dan tahun 2020, melarang ekspor bijih nikel sebagai bagian dari strategi untuk membentuk rantai pasok mobil listrik dan baterai yang kompetitif. China menjadi investor utama, menggelontorkan 3,6 miliar dolar AS ke sektor nikel Indonesia hanya dalam paruh pertama 2022.

Investasi China juga menjadi kunci dalam dorongan infrastruktur Indonesia yang dipimpin oleh Jokowi, terutama dalam proyek-proyek seperti kereta cepat pertama di Asia Tenggara yang diluncurkan oleh Jakarta pada bulan Oktober.

Beberapa analis mengatakan Prabowo tidak akan melakukan hal apa pun untuk mengguncang kerja sama ekonomi yang dibangun oleh Jokowi dengan China selama ini, terutama melalui Inisiatif Belt and Road. China adalah mitra perdagangan dan investasi terbesar Indonesia.

Nur Rachmat memprediksi Prabowo akan melanjutkan kebijakan Jokowi dan menjaga hubungan erat dengan Beijing, "terutama dalam konteks investasi dan pembangunan infrastruktur".

Ia berargumen hubungan yang dibangun Indonesia dengan China selama masa kepemimpinan Jokowi "terlalu berharga untuk diubah secara drastis", dan melakukan hal tersebut "hanya akan membawa kerugian bagi Indonesia".

Selama kunjungan ke Jakarta pada bulan September tahun lalu, Perdana Menteri China Li Qiang berjanji akan menggelontorkan investasi baru senilai 21,7 miliar dolar AS untuk Indonesia. Ini menambah komitmen sebelumnya sebesar 44,89 miliar dolar AS ketika Jokowi bertemu dengan Presiden China Xi Jinping pada bulan Juli.

"Prediksi terbaik saya adalah dalam jangka pendek, hal-hal tetap stabil karena tidak ada insentif untuk perubahan dan Jokowi tetap populer," kata Pepinsky. "Jadi bagi Prabowo, dari segi kebijakan, melanjutkan seperti ini akan baik-baik saja."

Baca Juga: Prabowo Unggul Hitung Cepat Disambut Baik Pasar Dunia, Saham Sempat Naik Tajam

Tetapi Pepinsky juga mengatakan mantan jenderal tersebut kemungkinan tidak akan semakin dekat dengan China untuk mendapatkan pendanaan infrastruktur yang lebih besar, karena khawatir tentang utang.

"Saya pikir dia menyadari nasib negara-negara seperti Sri Lanka dan Kenya yang menemukan diri mereka bergantung pada investasi China, dan China tidak merenegosiasi utang-utang itu."

Selama debat presiden bulan lalu, Prabowo mengatakan Indonesia saat ini berada dalam posisi yang baik dalam hal membayar utang luar negeri dengan tingkat yang akan mencegah negara lain mengganggu kedaulatannya.

"Ternyata utang luar negeri kita, sebagai rasio terhadap GDP, salah satu yang terendah di dunia, sekitar 40 persen," katanya. "Dengan manajemen yang bijaksana dan baik, serta strategi ekonomi yang tepat, terutama melalui hilir, kita sekarang dapat memperkuat posisi tawar kita."

"Saya tidak terlalu khawatir negara lain ingin ikut campur dengan kita. Kita sangat dihormati, kita tidak pernah gagal membayar [utang kita]. Kita harus memiliki kekuatan pertahanan yang kuat agar tidak dapat diintervensi."

Utang luar negeri Indonesia pada kuartal ketiga tahun 2023 tercatat sebesar 393,7 miliar dolar AS, atau 28,9 persen dari GDP-nya, menurut data bank sentral yang dikutip South China Morning Post.

Tetapi investasi China di beberapa area Indonesia juga mendapat banyak sorotan atas masalah termasuk jumlah besar pekerja China yang terlibat dalam proyek-proyek ini, dampak lingkungan, dan masalah keamanan pekerja, seperti pada kasus pengoperasian pabrik nikel yang dioperasikan oleh China, yang mengalami beberapa kecelakaan dan kematian dalam beberapa tahun terakhir.

Ahmad Rizky Umar, dosen di Sekolah Ilmu Politik dan Studi Internasional di University of Queensland Australia, mengatakan pemeriksaan intensif seperti itu mendorong tim ekonomi Prabowo "untuk mencari sumber investasi lain" guna mendiversifikasi portofolio negara. Namun, ia mencatat selama investasi China tetap kuat, kemungkinan besar akan tetap berlanjut.

Baca Juga: Prabowo Diunggulkan Jadi Presiden Indonesia, Pengamat: Kebijakan Luar Negerinya Sulit Diprediksi

Laut yang Diperebutkan

Satu isu yang pasti dihadapi Prabowo adalah Laut China Selatan, yang hampir seluruhnya diklaim Beijing sebagai miliknya. Namun, dalam perannya sebagai menteri pertahanan, Prabowo menyatakan preferensi untuk menggunakan diplomasi dalam menangani sengketa wilayah antara China dan anggota ASEAN di perairan yang kaya sumber daya tersebut.

Dalam sebuah pernyataan setelah pertemuan menteri pertahanan ASEAN-China pada tahun 2021, Prabowo mengatakan dialog dan konsultasi berdasarkan saling percaya bisa menyelesaikan semua masalah di perairan yang diperebutkan, dan ia mendukung negosiasi lanjutan mengenai Panduan Perilaku di Laut China Selatan (code of conduct) yang akan menetapkan klaim wilayah dan hak di antara semua pihak.

"Jika Laut China Selatan dikelola dengan baik, itu akan memperkuat kemitraan yang setara dan saling menguntungkan, yang sangat dibutuhkan untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas global," katanya dalam pernyataan itu.

Namun, ketika topik Laut China Selatan dibahas selama debat presiden pada bulan Januari, Prabowo menekankan Indonesia perlu memperkuat kemampuan pertahanan maritimnya agar dapat membela diri di Laut Natuna Utara.

Segmen yang diklaim China secara sepihak tumpang tindih dengan zona ekonomi eksklusif Indonesia di dekat Kepulauan Natuna, dan China mengeklaim hak perikanan di perairan tersebut, hingga menyebabkan beberapa insiden bentrok di masa lalu.

Pembicaraan Prabowo mengenai peningkatan pertahanan maritim menunjukkan ia mungkin lebih tegas dalam menegakkan kedaulatan Indonesia di bagian tersebut dari lautan.

"Saya tidak melihat Prabowo akan memprovokasi perkelahian, tetapi akan menarik untuk melihat apa yang terjadi jika ada insiden lain [di Natuna], yang hampir pasti akan terjadi," kata Pepinsky dari Cornell.

Manifesto kampanye Prabowo juga menggambarkan Laut China Selatan sebagai tantangan strategis bagi Jakarta, dan konflik masa depan antara AS dan China atas jalur perairan yang diperebutkan tersebut seharusnya diantisipasi untuk meminimalkan potensi ancaman terhadap Indonesia.

Baca Juga: Media Asing Ramai Beritakan Prabowo Unggul di Pilpres 2024: Winter is Coming

Minimasi tersebut mungkin datang dalam bentuk diplomasi lebih lanjut. Pepinsky menyarankan jika China terus menyajikan tantangan strategis bagi tetangga Indonesia di Laut China Selatan, Prabowo mungkin akan mencoba berperan lebih "penuh perdamaian".

"Ia akan bersemangat untuk dilihat sebagai tipe orang yang dapat duduk bersama Xi Jinping atau kepala negara China lainnya," katanya.

Tentang kebijakan luar negeri secara umum, Umar dari University of Queensland mengatakan Prabowo ingin mengambil peran internasional yang lebih proaktif daripada pendahulunya.

Sebagai contoh, pada dialog keamanan di Singapura bulan Juni, Prabowo keluar dari skrip ketika mengusulkan perdamaian untuk perang di Ukraina tanpa berkonsultasi dengan Jokowi. Ukraina menggambarkan proposal Prabowo, yang mencakup referendum tentang wilayah yang diperebutkan, sebagai "rencana Rusia".

Umar juga berpendapat Prabowo ingin "memperkuat hubungan dengan AS di tingkat pertahanan, terutama dalam konteks Laut China Selatan". Seperti banyak jenderal Indonesia, Prabowo mendapatkan pengalaman luas di Barat sebagai bagian dari pelatihan militernya.

Ia menerima sebagian pendidikannya di Fort Bragg AS, sekarang disebut Fort Liberty, serta di Jerman, menggambarkan hubungan Indonesia selama puluhan tahun dengan AS dalam hal pertahanan, sesuatu yang tidak akan segera diulangi oleh China.

"Prabowo akan menjaga keseimbangan [dalam persaingan AS-China yang meningkat] dengan membangun hubungan yang lebih kuat dengan AS di sektor pertahanan, terutama dalam konteks modernisasi peralatan pertahanan Indonesia," kata Umar.

Memang, sesuatu yang sering dibicarakan oleh mantan jenderal tersebut, baik sebagai politisi maupun menteri pertahanan, adalah pentingnya memperkuat kekuatan militer Indonesia, menjadikannya negara yang kuat dan mampu membela kepentingannya sendiri.

Tetap menjadi tanda tanya apakah kepentingan yang diprioritaskan selama masa jabatannya sejalan atau bertentangan dengan kepentingan China.

 

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Vyara-Lestari

Sumber : South China Morning Post