> >

Rusia Minta Pengadilan Tinggi PBB Tolak Kasus Ukraina soal Krimea dan Pendanaan Terorisme

Kompas dunia | 9 Juni 2023, 02:05 WIB
Rusia mendesak pengadilan tinggi PBB atau International Court of Justice (ICJ) menolak kasus Ukraina terhadap Moskow soal aneksasi Semenanjung Krimea tahun 2014 dan upaya mempersenjatai pemberontak di Ukraina timur sebelum serangan besar-besaran Rusia pada Februari 2022. (Sumber: AP Photo)

Dia juga mempertanyakan apakah penembakan MH17 bisa dianggap sebagai tindakan terorisme dan berusaha menggoyahkan temuan pengadilan Belanda yang tahun lalu memvonis dua warga Rusia dan satu warga Ukraina yang pro-Moskow atas tuduhan pembunuhan berjumlah banyak karena peran mereka dalam penembakan pesawat Amsterdam-Kuala Lumpur tersebut.

Pengadilan Distrik Den Haag memutuskan setelah berbulan-bulan persidangan dan bertahun-tahun penyelidikan internasional bahwa pesawat Boeing 777 tersebut ditembak jatuh oleh sistem rudal Buk yang dibawa dari pangkalan militer Rusia ke Ukraina dan kemudian dikembalikan ke pangkalan.

"Tidak ada Buk Rusia. Tidak ada Buk yang berasal dari Rusia. Tidak ada awak untuk Buk yang berasal dari Rusia," kata Swainston, menyebut bukti yang digunakan oleh pengadilan Belanda dalam putusannya sebagai "sampah digital tanpa sumber."

Anggota tim hukum Rusia lainnya, Kirill Udovichenko, mengatakan kepada pengadilan bahwa "tidak ada perselisihan" bahwa konflik di Ukraina telah "menyebabkan kehilangan nyawa sipil. Namun, tidak ada dari peristiwa tragis ini yang menciptakan kasus yang masuk akal untuk terorisme atau pendanaan terorisme" sebagaimana yang didefinisikan dalam konvensi.

Setelah persidangan yang dijadwalkan akan berakhir minggu depan, para hakim akan membutuhkan beberapa bulan untuk mencapai keputusan dalam kasus ini. Putusan pengadilan bersifat final dan mengikat secara hukum.

 

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Associated Press


TERBARU