KTT ASEAN ke 38 Dimulai Secara Virtual, Kursi Myanmar Kosong

Brunei Darussalam, ketua ASEAN tahun ini, secara efektif melarang pemimpin junta militer Myanmar Min Aung Hlaing untuk hadir di KTT ASEAN dengan mengirimkan undangan ke "perwakilan nonpolitik" dari Myanmar, menyusul keputusan pertemuan darurat menteri luar negeri pada 15 Oktober lalu.

Ini sebagai tanggapan atas sangat sedikitnya upaya junta militer mendorong dialog di dalam negeri di tengah krisis politik Myanmar.

Kementerian Luar Negeri junta militer Myanmar mengatakan, merendahkan partisipasi Myanmar dengan membatasi perwakilan negara menjadi hanya sekretaris tetap kementerian, melanggar piagam ASEAN.

Junta militer menambahkan pihaknya hanya akan menerima partisipasi "kepala negara atau kepala pemerintahan atau perwakilan tingkat menterinya" dan akan "mengejar proses hukum di bawah piagam ASEAN" untuk menyelesaikan perbedaan.

Baca Juga: Jokowi Minta ASEAN Percepat Koridor Perjalanan, Dorong Pariwisata dan Ekonomi Pasca Pandemi Covid-19

Michael Vatikiotis, direktur Asia dari Pusat Dialog Kemanusiaan yang berbasis di Jenewa, mengatakan junta Myanmar "mungkin peduli karena dibekukan dari KTT", meskipun Myanmar memiliki sejarah bertahan dari isolasi internasional.

"Pertanyaannya sekarang adalah apakah para pemimpin regional akan setuju untuk terlibat dengan Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) secara lebih formal, seperti yang telah mulai dilakukan Amerika Serikat dan Uni Eropa," katanya.

NUG adalah aliansi kelompok pro-demokrasi dan tentara etnis minoritas yang dibentuk setelah kudeta.

Sementara itu, Gedung Putih mengatakan pada Senin malam bahwa Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan pada hari sebelumnya bertemu dengan perwakilan NUG.

Dalam pertemuan virtual itu, Sullivan menegaskan kembali dukungan AS untuk gerakan pro-demokrasi di Myanmar dan membahas upaya berkelanjutan untuk memulihkan jalan menuju demokrasi dengan perwakilan NUG Duwa Lashi La dan Zin Mar Aung, kata Gedung Putih dalam sebuah pernyataan.

Sullivan menyatakan keprihatinan atas kekerasan militer dan mengatakan "Amerika Serikat akan terus mempromosikan akuntabilitas atas kudeta militer tersebut".

Dia menyatakan keprihatinan khusus atas penangkapan aktivis pro-demokrasi Ko Jimmy baru-baru ini dan mencatat bahwa Amerika Serikat akan terus mengadvokasi pembebasannya.

Sullivan dan pejabat NUG juga membahas pandemi Covid-19 di Myanmar dan upaya AS yang sedang berlangsung untuk memberikan bantuan kemanusiaan langsung kepada rakyat Myanmar.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Purwanto

Sumber : Kompas TV/Straits Times