Junta Militer Myanmar Janjikan Pembebasan Lebih dari 5.000 Tahanan Pengunjuk Rasa Penentang Kudeta

Blok tersebut, yang secara luas dikritik sebagai organisasi ompong, mengambil sikap tegas setelah junta menolak permintaan agar utusan khusus ASEAN bertemu dengan "semua pemangku kepentingan" di Myanmar, sebuah ungkapan ASEAN yang memberi pesan bahwa utusan khusus juga bermaksud untuk bertemu pemimpin sipil terguling Aung San Suu Kyi.

Pernyataan itu mencatat "kemajuan yang tidak memadai" dalam pelaksanaan rencana lima poin yang disepakati oleh para pemimpin ASEAN pada bulan April untuk mengakhiri kekacauan setelah kudeta.

Junta mengecam keputusan tersebut, menuduh ASEAN melanggar kebijakan non-intervensi dalam urusan dalam negeri negara-negara anggota.

Myanmar, yang sebagian besar diperintah oleh militer sejak kudeta tahun 1962, menjadi duri di dalam ASEAN sejak bergabung pada tahun 1997.

Pemerintahan Min Aung Hlaing membenarkan perebutan kekuasaannya dengan mengutip dugaan kecurangan suara dalam pemilihan tahun lalu, yang dimenangkan secara meyakinkan oleh partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) Suu Kyi.

Kudeta itu mematikan perkembangan yang sudah dicapai Myanmar di jalan demokrasi dan Suu Kyi yang berusia 76 tahun sekarang menghadapi serangkaian dakwaan di pengadilan junta militer yang bisa membuatnya dipenjara selama beberapa dekade.

Pekan lalu, kepala pengacaranya mengatakan dia telah dilarang oleh junta berbicara kepada wartawan, diplomat, atau organisasi internasional.

Peraih Nobel Suu Kyi, yang menghabiskan sebagian besar hidupnya melawan para jenderal Myanmar, dijadwalkan untuk bersaksi di pengadilan untuk pertama kalinya akhir bulan ini.

Penulis : Edwin Shri Bimo Editor : Iman-Firdaus

Sumber : Kompas TV/France24