Tunda Balik Mudik, PNS Bisa WFH dan Perpanjang Cuti jika Masih Punya Jatah

Baca Juga: Arus Balik, KAI Jual Tiket Kereta Eksekutif Subkelas H, I, J mulai dari Rp490.000

"Jadi ini dilaksanakan terhitung sejak hari ini tanggal 24 April 2023. Jadi, penundaan pelaksanaan halal bihalal bukan pelarangan tetapi penundaan karena banyak mobilitas, agar tidak terjadi penumpukan, agar orang juga bisa melakukan halal bihalal dulu secara personal sebelum berkumpul secara ramai-ramai," kata Mahfud. 

Meskipun halal bihalal ditunda namun masa cuti bersama pegawai di lingkungan instansi pemerintah, TNI, Polri, dan BUMN tidak diperpanjang.

Seperti diketahui, cuti bersama dilaksanakan dan ditambah satu hari, menjadi tanggal 19, 20, 21,24, dan 25 April 2023, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenparRB) tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023.

Aturan cuti bersama mengalami perubahan dari yang sebelumnya dilaksanakan pada 21, 24, 25, dan 26 April 2023.

Baca Juga: BRI Buka Program Magang "IT Internship Bootcamp", Simak Syarat dan Cara Daftarnya

"Tidak boleh nambah cuti, cuti bersama tetap," ucap Mahfud. 

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengimbau masyarakat menghindari puncak arus balik dengan menunda jadwal kembali dari mudik. 

Penundaan tersebut dimaksudkan untuk memecah penumpukan kendaraan yang diprediksi akan terjadi pada puncak arus balik tanggal 24 dan 25 April 2023.

“Untuk memecah penumpukan yang terjadi pada puncak arus balik di tanggal 24 dan 25 April 2023 secara bersamaan, pemerintah mengajak masyarakat yang tidak ada keperluan mendesak untuk menghindari puncak arus balik tersebut dengan cara menunda atau memundurkan jadwal kembali mudik setelah tanggal 26 April 2023,” ujar Presiden dalam video yang diunggah pada kanal YouTube Sekretariat Kabinet, Senin (24/04/2023).

Baca Juga: Wajib Tahu! Arti Skema Hijau, Kuning, Merah dalam Rekayasa Lalin Arus Balik 2023 Menuju Jakarta

Imbauan tersebut disampaikan menyusul data dari Kementerian Perhubungan, yang memprediksi sekitar 203.000 kendaraan setiap harinya dari arah timur jalan tol Trans Jawa dan dari arah Bandung yang akan melalui tol Jakarta-Cikampek. 

Presiden menilai jumlah tersebut lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan normal yang melewati jalur tersebut.

“Tentu ini merupakan jumlah yang sangat besar dibandingkan dari jumlah normalnya yaitu 53.000 kendaraan,” ujarnya.

 

Presiden Jokowi melanjutkan, ketentuan penundaan tersebut berlaku bagi aparatur sipil negara (ASN), anggota TNI dan Polri, dan pegawai badan usaha milik negara (BUMN) ataupun pegawai swasta dengan teknis aturan yang diatur oleh instansi atau perusahaan masing-masing. 

Baca Juga: Cuaca Panas Terik, BMKG: Puncaknya Suhu Panas Sampai Bulan Oktober

Di samping itu, Kepala Negara juga mengimbau masyarakat untuk tetap berhati-hati saat kembali ke kota tujuan masing-masing.

Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti

Sumber : Kompas.id, Kompas TV