> >

DPR Minta Pemerintah Bangun Big Data di Sektor Pariwisata, Apa Keuntungannya?

Ekonomi dan bisnis | 4 Juli 2020, 09:43 WIB
Obyek wisata Tirta Gangga, Desa Ababi, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, Bali. (Sumber: KOMPASTV/KARANGASEM KD)

JAKARTA, KOMPAS TV - Anggota Komisi X DPR RI Abdul Hakim Bafagih menyarankan agar pemerintah serius membangun big data di sektor pariwisata.

Menurut Abdul, tujuan dibangunnya big data agar dapat mengatasi masalah akurasi real time database pariwisata karena selama ini kerap menjadi permasalahan di periode sebelumnya.

"Ini untuk mengatasi masalah akurasi real time database pariwisata, karena kita masih belum memiliki data real time yang mudah diakses," kata Abdul dalam rapat kerja dengan Kementerian Pariwisata, Jumat (03/06). 

Baca Juga: Abaikan Protokol Kesehatan, Pemkot Kupang Cabut Ijin Usaha Pelaku Pariwisata

Abdul mengatakan, survei yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) maupun beberapa hotel dinilai belum optimal. 

Ia ingin data wisatawan bisa diperoleh secara menyeluruh baik dalam negeri maupun luar negeri.

Selain data wisatawan, menurut politisi  PAN itu, big data diperlukan untuk mengumpulkan informasi pelaku pariwisata hingga pihak terkait (stakeholder). 

Dengan demikian, Abdul menambahkan, pemerintah bisa dengan mudah memberikan bantuan kepada pelaku pariwisata. 

Baca Juga: Kapan Pariwisata Indonesia Menggeliat Kembali Pasca-pandemi Covid-19?

Lebih lanjut, Abdul menuturkan, big data juga berguna untuk memetakan keramaian pariwisata.

Penulis : Tito-Dirhantoro

Sumber : Kompas TV


TERBARU