Kepala BPKP Sebut Pengawasan Kebijakan Minyak Goreng Kini Lebih Ketat: Kita Monitor Day by Day

JAKARTA, KOMPAS.TV - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan saat ini turut menjadi pihak yang mengurusi persoalan minyak goreng di tanah air.

Dalam upaya menangani permasalahan tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) turut dilibatkan untuk melakukan pengawasan pengadaan minyak goreng.

Terkait hal itu, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh mengungkapkan pengawasan terkait tata kelola dan kebijakan minyak goreng akan dilakukan lebih ketat dari sebelumnya.

"Sekarang pengawasan dilakukan lebih ketat dari sebelumnya. Jadi kami sebagai pengawas internal Bapak Presiden melakukan pendampingan dalam proses tata kelola minyak goreng," kata Yusuf dalam Konferensi Pers daring, Minggu (5/6/2022).

Dia menjelaskan pengawasan ketat dilakukan mulai dari penyusunan kebijakan, seperti penetapan kebutuhan minyak goreng, penetapan kebutuhan CPO pabrik minyak goreng, dan penetapan perhitungan biaya atau harga pokok minyak goreng, harga di distributor sampai harga di pengecer.

Yusuf mengatakan, pihaknya juga akan mengawasi kebijakan ini mulai dari hulu sampai hilir. Ia mengungkapkan setiap titik kritis dari pelaksanaan kebijakan ini dapat dipantau setiap harinya.

"Kami juga mengawasi pelaksanaan kebijakan ini dari hulu sampai akhir sehingga setiap titik-titik kritis dari pelaksanaan kebijakan ini bisa kita monitor day to day. Tim kami pun bergabung sebagaimana disampaikan dalam tim pengawasan dan monitoring tersebut," jelasnya.

Selain itu Yusuf menuturkan, BPKP juga mendapatkan tugas dari Luhut, untuk melakukan Audit Tujuan Tertentu dari hulu.

Sehingga, lanjut dia, kebutuhan dan jumlah produksi dari seluruh CPO dan minyak goreng dapat dihitung lebih tepat dan rinci lagi.

Baca Juga: Soal Minyak Goreng, Luhut Ingin Petani, Masyarakat, dan Pengusaha Sama-sama Untung

Penulis : Isnaya Helmi Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV