Kompastv
>
bisnis
>
kebijakan

YLKI soal Pemerintah Cabut HET Minyak Goreng: Kalau Lawan Pasar, Malah Chaos

Kebijakan | 17 Maret 2022, 12:51 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi)  mengecek langsung ketersediaan minyak goreng di sejumlah lokasi pasar dan toko swalayan di Yogyakarta pada Minggu (13/3/2022) pagi.  (Sumber: BPMI Setpres)

Tulus juga meminta pemerintah untuk transparan, terkait kebijakan domestic market obligation (DMO) sebesar 30 persen. Pemerintah seharusnya membuka data, migor hasil DMO disalurkan kemana saja.

YLKI juga terus mensesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) untuk menyelidiki adanya dugaan kartel dan oligopoli dalam bisnis minyak goreng, CPO, dan minyak sawit.

Penulis : Dina Karina Editor : Desy-Afrianti

1
2
Show All

Sumber :

Tag

TERBARU

Garuda Indonesia Buka Dua Rute Baru Dari dan Menuju Pintu Masuk IKN Nusantara

Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Tim SAR Evakuasi Warga Menuju Pengungsian

Presiden Prabowo Beri Selamat ke Donald Trump & akan Ke AS untuk Kunjungan Kehormatan di Waktu Dekat

Resmi Berlaku 8 November 2024 Pukul 00.00 WIB, Segini Tarif Tol Yogyakarta-Solo-YIA

Bima Arya Ungkap Arahan Prabowo di Rakornas Bogor: Pejabat Daerah Berhemat

[FULL] Pernyataan Yusril di Rakornas, Harap Pigai Bisa Selesaikan Kasus HAM Masa Lalu dan Sekarang

Bagaimana Kriteria Petani-UMKM yang Bisa Nikmati Program Penghapusan Utang? Ini Kata Komisi XI DPR

Dave Laksono Yakin Kepengurusan Baru Golkar Jadi Kekuatan Politik Pemerintah

Kasi Pidum Kejari Konsel Dicopot Buntut Kasus Guru Supriyani, Ini Kata Wakil Kepala Kejati Sulteng

Presiden Prabowo Hapus Utang Petani & UMKM, Negara Tak Rugi? Ini Penjelasan Direktur Eksekutif INDEF