YLKI Desak Pemerintah Evaluasi Kebijakan Minyak Goreng, Jangan Terlalu Cepat Beri Janji Beres
Ekonomi dan bisnis | 14 Februari 2022, 05:05 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan soal minyak goreng.
Ketua YLKI Tulus Abadi menilai berbagai kebijakan yang digelontorkan pemerintah baik di hilir maupun di hulu belum atau tidak efektif dalam mengatasi kelangkaan dan harga melambung pada minyak goreng.
"Kebijakan di hilir harus dievaluasi, terutama menyangkut struktur harga yang ditetapkan. Karena memang Apindo (asiosiasi pengusaha Indonesia) mengeluh bahwa harganya masih terlalu rendah," kata Tulus dalam program Sapa Indonesia Malam, KOMPAS TV, Minggu (13/2/2022).
"Jangan sampai ada asumsi bahwa HPP itu singkatannya Harga Pemaksaan Pemerintah bukan harga pokok penyediaan," tegasnya.
Dia juga meminta kepada pemerintah untuk tidak terlalu cepat memberikan janji kepada masyarakat terkait penyelesaian persoalan minyak goreng.
"Pemerintah juga jangan terlalu cepat menjanjikan kepada masyarakat bahwa mulai 1 Ferbuari 2022, semua akan beres, padahal pada pertengahan bulan seperti ini masih banyak kendala-kendala, serta masyarakat masih belun menikmati yang dijanjikan tersebut," jelasnya.
Sementara dari sisi hulu, Tulus menyinggung terkait Minyak Sawit Mentah atau Crude Palm Oil (CPO).
Baca Juga: Soal Kebijakan Minyak Goreng Kemendag, KSP: Sudah Menunjukkan Arah yang Tepat
"Dari sisi hulu ini, juga yang sangat mendasar yakni, terdapat tiga sektor terkait CPO. Di antaranya CPO bahan baku minyak goreng, CPO untuk diekspor, dan CPO untuk energi," ucapnya.
"Nah ini pemerintah mau prioritaskan yang mana, mengingat pemerintah mempunyai kebijakan bionergi seperti B20, B30, B 100, itu kan semua bahan bakunya CPO, sawit," lanjut Tulus.
Penulis : Isnaya Helmi Editor : Fadhilah
Sumber : Kompas TV