Utang Luar Negeri Indonesia Capai 415,6 miliar dollar AS di Kuartal-I 2021
Ekonomi dan bisnis | 21 Mei 2021, 13:14 WIBJAKARTA, KOMPAS.TV- Bank Indonesia mencatat, Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada kuartal-I 2021 sebesar 415,6 miliar dolar AS.
Jumlah itu turun 0,4 persen dibandingkan kuartal-IV 2020, yang sebesar 417,5 miliar dolar AS. Sedangkan secara tahunan, ULN kuartal-I 2021 tumbuh 7 persen dibanding periode yang sama tahun 2020.
ULN Indonesia terdiri dari ULN pemerintah dan ULN swasta. Untuk ULN pemerintah, di kuartal-I ini mencapai 203,4 miliar dolar AS atau lebih rendah 1,4 persen dibandingkan dengan kuartal-IV 2020.
Baca Juga: Utang Lunas dengan Dana Zakat, Guru TK di Malang Mengaku Lega Tak Diteror Debt Collector Lagi
"Penurunan tersebut antara lain karena pelunasan atas pinjaman yang jatuh tempo selama periode Januari hingga Maret 2021, yang sebagian besar merupakan pinjaman bilateral, " kata Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono, dalam siaran pers, Jumat (21/05/2021).
Sementara secara tahunan, ULN Pemerintah tumbuh 12,4 persen dibanding kuartal-I 2020. Hal ini didukung kepercayaan investor asing yang tetap terjaga, sehingga mendorong aliran masuk modal di pasar Surat Berharga Negara (SBN) domestik.
Selain melalui SBN, pemerintah juga melakukan penarikan sebagian komitmen pinjaman luar negeri, baik dari bilateral, multilateral, maupun komersial, dalam upaya mendukung penanganan pandemi Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Baca Juga: Biayai Belanja Negara, Pemerintah akan Tarik Utang Rp323, 4 T
Erwin menyatakan, ULN Pemerintah tetap dikelola secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel untuk mendukung belanja prioritas.
Antara lain mencakup sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,7 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,1 persen), sektor jasa pendidikan (16,2 persen), sektor konstruksi (15,3 persen), dan sektor keuangan dan asuransi (12,9 persen).
"Posisi ULN Pemerintah triwulan I 2021 relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruhnya merupakan ULN dalam jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah, " ujar Erwin.
Penulis : Dina Karina Editor : Zaki-Amrullah
Sumber : Kompas TV