> >

Ketua PP Muhammadiyah Kritik Rencana Pemerintah Impor Beras Sebanyak 1 Juta Ton

Kebijakan | 21 Maret 2021, 19:50 WIB
Ilustrasi. Pemerintah berencana melakukan impor beras. (Sumber: Kompas.com/GARRY ANDREW LOTULUNG)

JAKARTA, KOMPAS TV - Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, mengkritik rencana pemerintah yang akan membuka keran impor beras sebanyak 1 juta ton.

Kritik tersebut dilayangkan karena rencana itu mencuat saat masa panen raya pertama tahun ini berlangsung yakni sepanjang Maret-April 2021.

Baca Juga: Ribut Impor Beras, Mendag Lutfi: Salahkan Saya Jangan Pak Menko, Pak Mentan, dan Dirut Bulog

“Mengapa dalam kasus beras ini kok yang terjadi seperti ini? Kenapa kok tidak sesuai dengan yang disampaikan oleh Presiden?" kata Anwar yang juga pengamat sosial ekonomi dan keagamaan melalui keterangan resminya, Minggu (21/3/2021).

Anwar merasa perlu mempertanyakan rencana kebijakan pemerintah itu. Sebab, kalau alasannya adalah kualitas produk beras dalam negeri yang tidak memenuhi standar, lalu siapa nantinya yang akan membeli beras rakyat.

"Diekspor tentu jelas tidak bisa. Lalu oleh para petani kita akan dijual ke mana beras tersebut sementara mereka perlu uang," ujarnya.

Baca Juga: Mendag: Saya Jamin Tidak Ada Impor Beras Saat Panen Raya

Dalam kasus seperti ini, Anwar menilai, pemerintah seharusnya hadir membela rakyat, dalam konteks kasus ini yakni para petani. 

Selain itu, Anwar juga menyoroti masalah impor beras karena merupakan cerminan dari buruknya koordinasi antara para pejabat negara, sehingga informasi dan sudut pandang berbeda.

“Yang saya inginkan, jangan ada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang merugikan rakyatnya," ujar dia.

"Semangat yang ada dalam ucapan Jokowi ‘cintai dan belilah produk dalam negeri’ ya tujuannya adalah jelas agar kita bisa memperbaiki nasib rakyat kita dan menciptakan sebesar-besar kemakmuran bagi mereka."

Baca Juga: Petani Tolak Kebijakan Pemerintah Impor Beras, Karena Dinilai Merugikan

Dilansir dari Kompas.com, Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi sebelumnya mengungkapkan, latar belakang diputuskannya kebijakan impor beras sebanyak 1 juta ton pada tahun ini.

Utamanya karena didorong stok beras cadangan Bulog yang dinilai rendah.

Lutfi mengatakan, Bulog memiliki penugasan untuk menjaga stok cadangan beras atau iron stock sebesar 1 juta-1,5 juta ton setiap tahunnya.

Besaran angka stok itu merupakan prinsip dasar pemerintah sejak lama.

Baca Juga: Mentan Sebut Impor Beras Baru Wacana, DPR Ungkap Fakta akan Ada MoU Minggu Depan

Cadangan beras ini diperlukan untuk kebutuhan mendesak seperti bansos ataupun operasi pasar guna stabilisasi harga.

Adapun pengadaan beras oleh Bulog itu bisa berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.

Sementara itu, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo memastikan stok beras di dalam negeri bakal surplus hingga akhir Mei 2021. Selain itu, tren harga beras dinilai terjaga stabil.

Ia menjelaskan, berdasarkan prognosa ketersediaan dan kebutuhan pangan pokok Januari-Mei 2021, stok beras diperkirakan mencapai 24,90 juta ton.

Baca Juga: Bulog Pertanyakan Kebijakan Impor Beras yang Diberikan Secara Tiba-tiba

Stok beras ini berasal dari sisa stok tahun lalu 7,38 juta ton dan produksi dalam negeri 17,51 juta ton.

Sementara kebutuhan beras nasional diproyeksi mencapai 12,33 juta ton sepanjang Januari-Mei 2021. Artinya, neraca beras hingga akhir Mei akan surplus sebesar 12,56 juta ton.

Penulis : Tito Dirhantoro Editor : Hariyanto-Kurniawan

Sumber : Kompas TV


TERBARU