> >

Wacana Impor Beras Usai Presiden Jokowi Serukan Benci Produk Asing, Ini Alasannya

Kebijakan | 6 Maret 2021, 17:23 WIB
Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat mengunjungi waduk di Kabupaten Sumba Tengah, NTT. Pemerintah menyebut akan melakukan impor beras 1 juta ton. (Sumber: Kementerian PUPR)

 

JAKARTA. KOMPAS.TV - Pemerintah akan melakukan impor beras sebanyak 1 juta ton. Padahal, sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) pernah menyatakan benci produk asing.

Presiden Jokowi menyampaikan hal itu sambil menyerukan kampanye mendukung perekonomian dalam negeri.

“Ajakan-ajakan untuk cinta produk-produk kita sendiri, produk-produk Indonesia harus terus digaungkan, produk-produk dalam negeri. Gaungkan juga benci produk-produk dari luar negeri," kata Jokowi dalam pidato pembukaan raker Kementerian Perdagangan, Kamis (4/3/2021).

Baca Juga: Jokowi: Saya Ngomong Benci Produk Asing, Gitu Aja Rame

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto beralasan, pemerintah terpaksa mengimpor untuk menjaga stok beras nasional.

Airlangga menjabarkan, impor beras sebesar 1 juta ton itu terbagi dua, yaitu 500 ribu ton untuk kebutuhan Bulog dan 500 ribu ton untuk Cadangan Beras Pemerintah (CBP).

“Pemerintah juga melihat bahwa komoditas pangan itu menjadi penting, sehingga salah satu yang penting adalah penyediaan beras dengan stok 1-1,5 juta ton,” jelas Airlangga, dikutip dari Kontan.

Menurut Airlangga, stok beras ini untuk memenuhi pasokan beras bansos selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Politisi Partai Golkar itu mengatakan, banjir yang melanda berbagai daerah Indonesia juga mengancam persediaan beras.

Di sisi lain, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menyatakan, rapat koordinasi terbatas telah menyepakati rencana impor ini.

Senada dengan Airlangga, Muhammad menyebut impor beras ini untuk menambah cadangan Bulog. Ia menyebut cadangan beras itu sebagai iron stock.

“Iron stock itu barang yang memang ditaruh untuk Bulog sebagai cadangan, dia mesti memastikan barang itu selalu ada. Jadi tidak bisa dipengaruhi oleh panen atau apapun karena memang dipakai sebagai iron stock,” ungkap Muhammad, dikutip dari Kompas.com.

Baca Juga: Pengamat: KLB Demokrat Untungkan Rezim Berkuasa, Kendaraan Politik Pilpres 2024

Airlangga mengaku, pemerintah juga membeli beras besar-besaran dari petani lokal.

Bulog rencananya akan menyerap gabah setara beras 900 ribu ton saat panen raya Mare-Mei 2021. Pada Juni-September Bulog akan kembali membeli gabah setara beras 500 ribu ton

Sebelum pengumuman ini, beras impor asal Vietnam telah beredar di Pasar Induk Beras Cipinang. Beras impor ini berharga Rp9.000 per kilogram, lebih murah dari beras lokal.

Harga eceran tertinggi (HET) beras medium dan premium masing-masing dipatok Rp 9.450 dan Rp 12.800 per kg untuk wilayah Jawa, Lampung, dan Sumatra Selatan.

Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) menolak rencana ini. Ketua Umum AB2TI Dwi Andreas mengatakan, hasil panen petani lokal sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Tahun 2021 ini tidak perlu impor beras karena stok memadai dan produksi naik. Lalu alasannya apa untuk mengimpor beras," kata Dwi.

Badan Pusat Statistik (BPS) mengatakan, potensi luas panen dan produksi beras pada Januari-April 2021 meningkat sekitar 26 persen dari tahun lalu. Produksi beras akan mencapai 14,54 juta ton pada periode ini.

Baca Juga: Jelang Bulan Puasa, Pemerintah akan Impor Beras hingga Gula

"Kalau sekarang ini wacana impor beras ini dimunculkan. Kasihan petani karena harga gabah bulan Februari itu sudah drop jauh," jelas Dwi.

Ia mengungkapkan, harga gabah kering panen (GKP) di pusat produksi sudah turun dari Rp4.600 per kg menjadi Rp3.995 per kg. Harga ini nampaknya akan turun lebih rendah lagi saat panen raya Maret-April.

“Harga gabah tu sudah jauh di bawah biaya produksi, biaya produksi berdasarkan survei kami tahun 2019 itu sudah Rp 4.523. Jadi tidak bijak wacana impor disampaikan saat ini,” kata Dwi.

Penulis : Ahmad-Zuhad

Sumber : Kompas TV


TERBARU