PSBB Transisi Hindarkan Pengusaha Dari Kebangkrutan

JAKARTA, KOMPASTV. Jika anda adalah konsumen setia kedai makan tertentu di DKI Jakarta dan pernah meninggalkan identitas untuk kabar promosi, hari ini dijamin pasti banjir kabar lewa ponsel: Yay! Kami sudah kembali buka untuk dine in.

Keputusan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melonggarkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB jilid dua ke PSBB transisi tahap kedua di Jakarta mulai Senin 12 Oktober 2020, kembali memungkinkan restoran atau gerai makanan melayani makan di tempat (dine in).

Sedikit pelonggaran diharapkan memberi nafas bagi dunia usaha untuk kembali mengantongi pemasukan.

“Setidaknya ekonomi Jakarta mulai bergairah kembali sekalipun masih dalam batasan jumlah 50%

Baca Juga: Hari Pertama PSBB Transisi Jakarta, Stasiun Rangkasbitung Ramai Penumpang!

Baca Juga: Airlangga: Insya Allah Vaksin Corona Halalan Thoyyiban

Baca Juga: Kesadaran Warga Pada Protokol Kesehatan dinilai Meningkat

,” terang Sarman Simanjorang, Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) DKI Jakarta.

Menurutnya, cash flow alias keuangan pengusaha sudah semakinmengkhawatirkan saat PSBB diberlakukan. Sebab, kewajiban bulanan tidak lagi seimbang dengan pemasukan yang ada. Pelonggaran PSBB di Jakarta juga menghindarkan sejumlah sektor usaha dari ancaman gulung tikar.

Jangan Abaikan Sektor Pariwisata

Pada skala wilayah ekonomi yang lebih luas, Kementerian Pariwisata dan Perekonomian Kreatif sudah menyusun standar protokol kesehatan pariwisata berbasis kebersihan, kesehatan, keamanan, dan kelestarian lingkungan (cleanliness, health, safety, and environmental sustainability/CHSE) sebagai respon dan sekaligus strategi pemulihan kepariwisataan Indonesia di masa pandemi penyakit akibat virus korona baru (Covid-19).

 “Tantangannya, pasti akan ada biaya tambahan sebagai konsekuensi penerapan protokol CHSE yang bertujuan menjaga keamanan dan keselamatan costumer,” kata Daniel Abimanyu Carnadie tim penyusun Panduan CHSE Wisata Selam Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Hal tersebut diungkap dalam diskusi serangkaian sosialisasi Panduan CHSE dan Market Update Wisata Selam, yang diselenggarakan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Sanur, Kota Denpasar, Bali, Senin (12/10/2020).

Pemulihan ekonomi di semua penjuru sektor menjadi fokus utama pemerintah, tanpa mengabaikan prioritas kesehatan.

“Meskipun memukul dunia usaha secara luas, pandemi Covid-19 justru menjadi momentum bagi pemerintah, untuk merumuskan kembali pengembangan ekonomi. Salah satunya di bidang pariwisata,” kata Airlangga Hartarto, Ketua Komite PC PEN sekaligus Menko Perekonomian.

Pariwisata menjadi salah satu sektor yang harus segera mendapatkan perhatian serius. Sebab, banyak ekonomi daerah yang menggantungkan hidup pada sektor ini. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019 sebelum pandemi Covid-19, penyerapan tenaga kerja sektor wisata mencapai 13 juta orang. Meningkat 3,17% dibandingkan tahun sebelumnya.

Jumlah tenaga kerja ini menyumbang 10,28% total pekerja nasional dan terus meningkat sejak tahun 2010. Sayangnya, devisa yang berasal dari dalam negeri ini terpuruk akibat pandemi.

Transportasi Paling Parah

Jika dilihat secara sektoral, sektor transportasi dan akomodasi termasuk bisnis makanan minuman di Indonesia terkontraksi yang paling dalam, masing-masing -30,84% dan -22,02%. Keduanya mewakili sektor pariwisata yang terpukul akibat adanya pembatasan perjalanan dan menurunnya permintaan akibat penyebaran virus Covid-19 di seluruh dunia.

Demikian pula secara regional, Bali yang sangat mengandalkan ekonomi pada sektor pariwisata.  Ekonomi Pulau Dewata dua kuartal berturut-turut sudah resesi yaitu -1,14% dan -10,98%.

Satu per satu memang dibenahi, tanpa mengabaikan prioritas kesehatan. Meski di daerah wisata yang letaknya jauh dari episentrum pandemi, masker, cuci tangan dan jaga jarak tetap menjadi kewajiban kebiasaan baru. (Dyah Megasari)

Penulis : Dyah-Megasari

Sumber : Kompas TV